LENSA, MAKASSAR – Selain Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang menuai sorotan karena sulit didapat masyarakat, kini masalah baru muncul. Pasokan Liquefied Petroleum Gas atau LPG bersubsidi 3 kilogram (Kg) juga demikian.

Warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mulai mengeluhkan terkait kelangkaan gas LPG

bersubsidi 3 kilogram di pasaran. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya membebani rumah tangga, tetapi juga mengganggu aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada LPG.

Menyikapi permasalahan ini, Polda Sulsel melalui Subdit I Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Sulsel memastikan pihaknya akan turun tangan melakukan penyelidikan guna mengungkap apa saja penyebab LPG bersubsidi 3 kilogram sulit didapat masyarakat di pasaran.

Kepala Subdirektorat (Kasubdit) I Indag Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Zaki, mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan personelnya untuk melakukan penelusuran di lapangan.

“Kalau untuk LPG sudah saya perintahkan untuk anggota Indag mengeceknya (di pasaran). Mungkin nanti saya infokan kembali,” kata Zaki saat dikonfirmasi pada Selasa (8/9/2026) malam.

Sementara untuk persoalan BBM jenis solar yang juga dikeluhkan masyarakat, Zaki mengaku bukan wilayah tugasnya dikarenakan masuk dalam ranah Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter).

Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Taufik Herdiansyah yang turut dikonfirmasi terkait kelangkaan BBM jenis solar dan LPG bersubsidi 3 kilogram mengaku telah melakukan penyelidikan.

Pihaknya juga disebut telah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) pemantauan dan pengawasan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, TNI, dan stakeholder terkait lainnya.

“Sudah,” singkat Taufik melalui pesan WhatsApp (WA) pada Selasa malam.

Terkait persoalan ini, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, saat diwawancara juga sudah menekankan bahwa pihak kepolisian tidak akan tinggal diam melihat persoalan antrean solar yang terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Kota Makassar.

Ia mengatakan, penyelidikan akan dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel guna mengetahui penyebab terjadinya antrean panjang tersebut, termasuk kemungkinan adanya praktik mafia BBM.

“Terkait langkahnya BBM, tentu kita tidak akan diam. Itu nanti dari Krimsus akan tetap melakukan penyelidikan,” kata Didik di Mapolda Sulsel, Senin (7/9/20226) kemarin.

Menurutnya, polisi masih akan mendalami apakah antrean panjang tersebut murni disebabkan persoalan pasokan atau terdapat penyimpangan dalam distribusi BBM.

Kata Didik, jika dalam proses penyelidikan ditemukan adanya dugaan mafia atau pelanggaran hukum, maka  Polda Sulsel dipastikan akan menindaklanjutinya.

“Apakah itu ada mafia atau tidak ada mafia, nanti akan kita sampaikan kembali. Yang jelas, Polda akan tetap melakukan kegiatan untuk penyelidikan. Kalau memang ada, pasti kita tindaklanjuti,” tegasnya.

Didik juga mengatakan, hasil monitoring sementara di lapangan belum dapat disampaikan secara lengkap karena penyelidikan masih berjalan. Termasuk kondisi antrean di SPBU-SPBU, dan salah satunya di depan Mapolda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, yang turut memicu kemacetan hingga malam hari.

“Nanti saya akan tanya kembali (unit terkait di Polda Sulsel) karena ini kan sifatnya doorstop. Kecuali kalau sudah kita rilis, pasti kita akan sampaikan bahan (data) lengkapnya,” ujarnya.

Ia menegaskan Polda Sulsel berkomitmen menindak setiap bentuk penyimpangan apabila ditemukan dalam distribusi BBM, khususnya solar.

Tidak hanya dugaan mafia BBM, Didik bilang, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan akar persoalan kelangkaan tersebut.

“Kalau memang itu ada penyimpangan dan juga ada mafia dari BBM, terutama solar, pasti kita tindaklanjuti secara hukum. Jadi tidak akan kita tolerir,” ungkapnya.

Koordinasi nantinya akan melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk Pertamina dan pengelola SPBU. Didik mengatakan, langkah tersebut penting untuk mengetahui alur distribusi BBM hingga ke tingkat SPBU serta memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses penyalurannya.

“Nanti semua pihak akan kita koordinasikan, apakah itu Pertamina, SPBU dan lain sebagainya. Nanti akan dikoordinasi oleh Krimsus,” jelasnya.

Selain persoalan solar, Polda Sulsel juga akan mencermati informasi mengenai mulai sulitnya mendapatkan Liquefied Petroleum Gas atau LPG di sejumlah wilayah di Sulsel. Menurut Didik, persoalan distribusi energi akan ditangani secara menyeluruh dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

“Makanya nanti termasuk semua permasalahan, baik itu BBM, nanti LPG, dari Krimsus akan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan kelangkaan tersebut,” katanya.

Sementara terkait informasi yang menyebut distribusi BBM jenis solar dari Makassar sebagian besar mengarah ke wilayah Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk kebutuhan pertambangan, Didik belum berani menyimpulkan. Ia menegaskan informasi itu masih perlu didalami melalui proses penyelidikan.

“Nanti akan kita lakukan penyelidikan,” pungkasnya. (*)