LENSA, MAKASSAR — Kekeringan yang mulai dirasakan sejumlah wilayah di Kota Makassar membuat persoalan air bersih semakin mengkhawatirkan. Anggota Komisi C DPRD Sulawesi Selatan, Hamzah Hamid, meminta Pemprov Sulsel turun tangan mengintervensi persoalan tersebut.

Hamzah menilai ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, kondisi kekeringan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kota, terlebih dampaknya dirasakan warga di sejumlah wilayah Makassar.

“Kalau saya, khusus di Makassar, persoalannya terkait air. Air ini kan menjadi kebutuhan dasar, jadi sangat penting,” kata Hamzah di Kantor DPRD Sulsel, pada Kamis (13/8/2026).

Ia mendorong Pemprov Sulsel mengambil langkah konkret, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sumur bor di wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air.

Hamzah mengungkapkan, persoalan sumur bor sempat menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran di DPRD Sulsel. Ia mempertanyakan adanya pengadaan sumur bor yang menurutnya belum jelas titik lokasinya.

“Termasuk kemarin dalam pembahasan di DPR, pembahasan di Banggar, yang paling banyak disoroti itu persoalan pompa air dan sumur bor,” ujarnya.

Menurut Hamzah, pengadaan sumur bor justru lebih mendesak dibanding sekadar menyediakan pompa air. Sebab, pompa tidak akan banyak membantu apabila sumber air yang hendak dipompa juga terbatas akibat kekeringan.

“Kalau pompa air, saya kira di musim kemarin ini tidak terlalu dibutuhkan. Karena apa yang mau dipompa kalau sumber airnya tidak ada? Yang dibutuhkan masyarakat sekarang memang sumur bor,” katanya.

Ia menyebut wilayah Biringkanaya dan Tamalanrea sebagai kawasan yang perlu mendapat perhatian. Selain itu, sejumlah wilayah lain di Makassar juga mulai mengalami kesulitan air bersih.

Hamzah mencontohkan kawasan Pampang, Kecamatan Panakkukang, yang menurutnya sudah mengalami kekurangan air sejak beberapa bulan terakhir.

“Daerah Biringkanaya, Tamalanrea dan sekitarnya mungkin di Makassar. Kalau di kota-kota ini kan hampir tidak ada lahan. Tapi di daerah pengembangan seperti Biringkanaya dan Tamalanrea, bahkan di Panakkukang ada wilayah yang memang sudah sejak beberapa bulan lalu mengalami kekeringan,” tuturnya.

“Contohnya di Pampang, Panakkukang, sudah berteriak meminta bantuan air,” sambungnya.

Hamzah juga menyoroti kebutuhan air di kawasan industri PT KIMA. Menurut dia, tingginya kebutuhan air untuk kawasan industri tersebut turut memengaruhi distribusi air kepada masyarakat di wilayah sekitar Biringkanaya dan Tamalanrea.

“Karena kebutuhan air di KIMA ini menjadi fokus PDAM dibanding ke masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Hamzah meminta pemerintah mengambil langkah preventif sebelum persoalan kekurangan air semakin meluas. Ia mengingatkan, jika kondisi kekeringan diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun, pemerintah tidak boleh menunggu hingga masyarakat mengalami krisis yang lebih parah.

“Jadi, saya kira pemerintah harus melakukan bantuan-bantuan yang sifatnya preventif. Karena ini membesar,” katanya.

Hamzah berharap Pemprov Sulsel ikut mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan dasar warga Makassar. Menurutnya, status warga Makassar sebagai bagian dari masyarakat Sulsel menjadi alasan pemerintah provinsi turut memberikan perhatian.

“Saya harap sekali pemerintah provinsi memang ikut campur dalam persoalan ini. Masyarakat provinsi bukan hanya persoalan pertanian,” tegasnya.

Ia menilai intervensi tersebut penting dilakukan karena persoalan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus segera diantisipasi.

“Bagaimana kebutuhan dasar untuk minum, air bersih. Dan apa bedanya daerah dibantu dengan Makassar? Populasi di sini lebih banyak,” pungkas mantan Anggota DPRD Makassar itu. (*)