LENSA, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengambil peran dalam pelaksanaan program piloting digitalisasi bantuan sosial yang akan diterapkan di Kota Makassar.

“Ini bukan hanya tugas Dinas Sosial. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua perangkat daerah harus bergerak dan mengambil peran agar pelaksanaan piloting ini berjalan optimal,” ujar Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (27/07/2026).

Menurut Munafri, percepatan pendataan masyarakat membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah. Karena itu, ia menginstruksikan Dinas Sosial segera mengoordinasikan pertemuan lanjutan bersama seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah untuk membagi tugas serta menetapkan penanggung jawab di setiap OPD.

Ia juga menekankan pentingnya strategi sosialisasi yang edukatif dan persuasif agar masyarakat memahami pelaksanaan program yang akan menjangkau seluruh wilayah Kota Makassar.

Kota Makassar menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi piloting digitalisasi bantuan sosial nasional. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembangkan sistem pendataan bantuan sosial berbasis digital.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie dalam rapat tersebut melaporkan perkembangan pelaksanaan program beserta strategi percepatan implementasinya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar Aria Purnabhawa mengatakan pelaksanaan program saat ini memasuki tahap pembentukan ribuan agen pendamping yang akan membantu proses pendataan masyarakat.

“Agar seluruh warga khususnya dari 436 ribu sekian kartu keluarga, itu bisa terdata mulai dari desil 1 sampai 10,” ujarnya. (*)