LENSA, MAKASSAR — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar meluncurkan inovasi bertajuk AKSI ASN untuk memetakan kompetensi lebih dari 23 ribu aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Melalui sistem tersebut, kebutuhan pelatihan pegawai akan disusun sesuai kompetensi dan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala BKPSDM Kota Makassar Kamelia Thamrin Tantu mengatakan, inovasi tersebut merupakan proyek perubahan yang dirancang agar pengembangan kompetensi ASN tidak lagi dilakukan secara seragam.

“AKSI ASN bertujuan memetakan pegawai sesuai kompetensinya, kemudian memberikan pelatihan yang memang mereka butuhkan,” ujar Memi, sapaan akrabnya, pada Minggu (26/7/2026).

Menurut dia, peningkatan kompetensi ASN akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. “Program inovasi ini, dapat memperbaiki kinerja ASN sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal,” sambungnya.

AKSI ASN dikembangkan sebagai proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan (PKA). Namun, BKPSDM memastikan program tersebut akan diimplementasikan sebagai sistem pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

“Program ini, melalui proses diskusi dengan mentor, pembimbing, hingga penguji. Jadi bukan sekadar konsep di atas kertas, tetapi harus benar-benar dijalankan oleh Pemerintah Kota,” terang Memi.

Melalui sistem tersebut, BKPSDM membangun pemetaan kompetensi ASN berdasarkan jabatan, unit kerja, dan kebutuhan organisasi. Sistem ini juga terintegrasi dengan manajemen talenta sehingga kebutuhan penguatan kompetensi setiap OPD dapat diidentifikasi lebih akurat.

“Dari manajemen talenta itu kita bisa melihat dinas mana yang membutuhkan penguatan kompetensi manajerial, dinas mana yang membutuhkan kompetensi teknis,” ungkap Memi.

“Jadi, pelatihannya tidak disamaratakan, tetapi benar-benar sesuai kebutuhan masing-masing OPD,” sambung Memi.

Selain pemetaan kompetensi, BKPSDM juga menyiapkan platform e-learning agar ASN dapat mengikuti pelatihan secara fleksibel tanpa harus selalu mengikuti kelas tatap muka.

“Melalui e-learning, mereka bisa mengakses materi kapan saja sesuai kebutuhan kompetensinya sehingga proses peningkatan kualitas SDM menjadi lebih efisien,” kata Memi. 

BKPSDM akan menerapkan AKSI ASN secara bertahap melalui uji coba di sejumlah OPD sebelum diimplementasikan di seluruh perangkat daerah.

“Semua akan menjadi target pelatihan kami ke depan dan akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya,” tutup Memi. (*)