LENSA, MAKASSAR — Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, meninjau langsung proses pendataan warga yang dilakukan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kecamatan Tallo, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kamis (30/7/2026). 

Peninjauan dilakukan untuk memastikan tahapan lapangan piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) berjalan sesuai rencana.

Pendataan tersebut merupakan tindak lanjut setelah para Agen Perlinsos mengikuti Bimbingan Teknis Training of Trainers (Bimtek ToT) sebagai bekal pelaksanaan piloting Digitalisasi Bansos di Kota Makassar.

Andi Bukti mengatakan, para Agen Perlinsos telah bergerak melakukan pendataan warga secara langsung dari rumah ke rumah sejak menyelesaikan pelatihan.

“Setelah mengikuti bimtek, Agen Perlinsos mulai bergerak secara masif melakukan pendataan warga secara door to door. Kami turun memantau untuk memastikan proses pendataan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” ujar Andi Bukti.

Menurut dia, tahapan pendataan lapangan menjadi fondasi penting dalam program Digitalisasi Bansos karena kualitas data akan menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.

Melalui kunjungan langsung ke rumah warga, petugas tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memverifikasi kondisi terkini masyarakat sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi Agen Perlinsos selama bertugas di lapangan.

“Yang ingin kita pastikan adalah data yang diperoleh benar-benar akurat dan mutakhir. Dengan data yang baik, penyaluran bantuan sosial juga dapat semakin tepat sasaran,” jelasnya.

Pemerintah Kota Makassar menjadikan piloting Digitalisasi Bansos sebagai upaya memperkuat tata kelola bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data yang mutakhir.

Selama proses pendataan berlangsung, Dinas Sosial akan terus melakukan pemantauan terhadap kinerja Agen Perlinsos. Andi Bukti juga mengajak masyarakat menerima kehadiran petugas dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya agar basis data perlindungan sosial semakin akurat.

Ia berharap pendataan yang dilakukan secara masif dan terukur dapat memperkuat sistem perlindungan sosial sekaligus menghadirkan penyaluran bantuan yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat Kota Makassar. (*)