LENSA, TAKALAR – Proyek pengadaan seragam pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun anggaran 2025 di Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan (Disdikbud) Takalar munculkan masalah baru.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek pengadaan seragam sekolah yang menelan anggaran APBD kurang lebih Rp 5 miliar itu diduga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nilai temuan BPK pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Waris, pada kegiatan proyek pengadaan seragam sekolah tersebut membantah bahwa nilai temuan BPK tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

“Ada temuan tapi tidak senilai itu. Dan itu pun ada perbedaan persepsi cara hitungnya,” kata Waris saat dikonfirmasi, Senin 14 September 2026.

Bahkan Waris mengaku, bahwa proyek pengadaan seragam sekolah tersebut telah diperiksa pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar. Padahal, proyek pengadaan tersebut dapat pendampingan dari Kejari Takalar.

“Sudah diperiksa sama pihak Kejaksaan Negeri Takalar,” sambung Waris.

Sementara itu Kepala Kejaksaan (Kajari) Takalar, Syamsurezky, membenarkan proyek pengadaan seragam sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Takalar, didampingi Kejari Takalar.

“Benar, kegiatan proyek pengadaan seragam sekolah di Disdikbud Takalar dapat pendampingan dari Kejari Takalar,” ujar mantan Kajari Barru itu saat dihubungi, Senin (14/9).

Namun, Kajari Takalar, Syamsurezky membantah bahwa pihaknya telah memeriksa pihak pelaksana pada proyek kegiatan pengadaan seragam sekolah di Disdikbud Takalar tersebut.

“Kami tidak pernah melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan pada rekanan proyek pengadaan seragam sekolah di Disdikbud Takalar. Masa kami yang lakukan pendampingan kami juga yang periksa, tidak benar itu,” bantah Syamsurezky. (*)