LENSA, PINRANG – Upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan.

Kehadiran lembaga pengawasan yang efektif dinilai menjadi salah satu faktor penting agar setiap program pembangunan berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Hal tersebut terlihat dalam acara pengukuhan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (19/06).

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulawesi Selatan, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A. Calo Kerrang yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Selatan A. Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, dan Kepolisian.

Menurutnya, sinergi yang baik antar lembaga akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga berharap BPKP senantiasa menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan pengawasan yang kuat dan pendampingan yang tepat, program-program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A. Calo Kerrang mengungkapkan harapannya agar hubungan kerja sama yang selama ini terjalin baik antara BPKP dan Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat terus diperkuat meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

Menurutnya, keberadaan BPKP memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

“Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan merupakan salah satu modal penting dalam menghadirkan pembangunan yang berkualitas. Pada akhirnya, yang kita harapkan adalah manfaat pembangunan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ungkap A. Calo Kerrang.

Dirinya juga berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga berbagai program strategis daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor pembangunan.

Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan BPKP, diharapkan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat semakin tepat sasaran, memperkuat kepercayaan publik, serta menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Pinrang.(Fathur)