LENSA, TAKALAR – Perjalanan program revitalisasi sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Takalar, menuai banyak masalah dan kini pun jadi sorotan.

Salah satu yang menyoroti program revitalisasi tersebut yakni, Uddin aktivis asal Takalar yang getol menyoroti persoalan anti rasuah di daerahnya.

Teranyar, Uddin malayangkan laporan resmi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Laporan Uddin itu ditengarai karena adanya dugaan transaksi fee dalam pelaksanaan program bantuan Pemerintah tersebut.

“Kami minta kepada pihak Kejati Sulsel untuk memeriksa pihak-pihak terkait serta mendalami dugaan traksaksi fee pada program revitalisasi itu,” sambung Uddin.

Ia menegaskan kedatangannya membuat laporan di Kejati Sulsel bukan bermaksud untuk menghakimi siapapun. Ia secara tegas meminta pihak Kejati Sulsel untuk menguji seluruh laporannya.

“Mulai dari proses penetapan sekolah penerima manfaat, pembentukan P2SP, pencairan dan penggunaan anggaran, proses pengadaan material, pelaksanaan pekerjaan, hingga dugaan adanya permintaan atau pemberian sejumlah fee,” tegas Uddin.

Ia menegaskan persoalan dinilai penting karena program revitalisasi sekolah menggunakan anggaran negara dan ditujuannya untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

“Kalau memang tidak ada praktik fee, silakan dibuktikan melalui pemeriksaan. Tetapi kalau ditemukan adanya aliran uang atau intervensi dalam pelaksanaan proyek kami minta aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.

Selain itu, Uddin juga menyoroti adanya dugaan pengaturan keterlibatan pihak ketiga yang mengerjakan program revitalisasi di daerah ini.

“Yang paling menonjol adanya dugaan pihak ketiga yang mengerjakan program ini, inipun harus diusut,” kunci Uddin sembari berharap Kejati Sulsel segera memanggil dan memeriksa semua pihak terkait.

Sampai berita ini dibuat belum ada konfirmasi resmi dari pihak Disdikbud Takalar. (*)