Daeng Manye Pimpin Rapat TIMPORA 2026, Perkuat Pengawasan Orang Asing di Takalar

LENSA, TAKALAR – Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye memimpin langsung Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Takalar Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026).

Rapat tersebut mengusung tema “Penguatan Fungsi Pengawasan Orang Asing, Membangun Sinergitas dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Kabupaten Takalar.”

Forum ini menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi antar instansi dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing yang berada di wilayah Takalar.

Dalam sambutannya, Bupati Daeng Manye menyampaikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar yang terus mendorong sinergi pengawasan keimigrasian di daerah.

Menurutnya, TIMPORA memegang peranan strategis sebagai wadah untuk menghimpun informasi, melakukan pertukaran data, menyusun analisis dan evaluasi, hingga memetakan titik-titik pengawasan orang asing.

“TIMPORA ini penting karena menjadi ruang bersama untuk bertukar informasi, menganalisis persoalan, menyusun peta pengawasan, serta memberikan rekomendasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait orang asing,” ujar Daeng Manye.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta rapat untuk mewaspadai potensi kerawanan di Takalar, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, hingga meningkatnya mobilitas pelaku usaha dan tenaga kerja seiring pengembangan Kawasan Industri Takalar. Semua itu, kata dia, harus diantisipasi dan dipetakan sejak dini.

Bupati berharap forum ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi menghasilkan langkah nyata berupa pertukaran informasi yang lebih tertib, data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme tindak lanjut yang jelas.

“Setiap unsur harus menjalankan perannya secara sinergis dan profesional, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun instansi vertikal. Di saat yang sama, kita juga harus tetap menjaga iklim investasi dan pelayanan publik yang kondusif,” tegasnya.

Dalam pemaparan materi rapat, sejumlah kawasan di Takalar masuk dalam peta perhatian pengawasan. Di antaranya wilayah pesisir dan perikanan, kawasan budidaya dan ekonomi, kawasan wisata dan permukiman, hingga jalur mobilitas strategis Makassar – Takalar – Jeneponto.

Aktivitas perikanan, budidaya rumput laut, pengembangan usaha ekonomi, pariwisata, dan mobilitas orang asing dinilai menjadi faktor penting yang perlu diawasi secara terukur.

Adapun tugas TIMPORA sendiri meliputi koordinasi lintas sektor, pengumpulan informasi dan data, analisis dan evaluasi, penyusunan peta pengawasan, penyelesaian persoalan keberadaan orang asing, serta kerja sama dalam pengawasan. Selain itu, TIMPORA juga dapat menggelar operasi gabungan, baik yang bersifat khusus maupun insidental.

Melalui rapat ini, Pemkab Takalar berharap kolaborasi lintas sektor semakin solid dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum keimigrasian.

Pengawasan orang asing diharapkan berjalan lebih optimal, terukur, dan profesional, sehingga dapat melindungi masyarakat sekaligus menjaga iklim investasi dan pembangunan daerah tetap kondusif. (*)

Comment