LENSA, TAKALAR – Kasus dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara (Polut), Kabupaten Takalar, Sulsel, resmi berlabu di Kejaksaam Negeri (Kejari) Takalar.

Pelapor, Kepala Devisi Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (KD-LP-KPK), Syarifuddin Tarra mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS SMP 1 Polut itu di Kejari Takalar untuk segera di proses.

Dalam inti laporannya, Syarifuddin Tarra mengatakan yang paling menonjol dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS SMP 1 Polut itu adalah anggaran pemeliharaan sekolah tersebut mulai dari tahun 2024, 2025, hingga 2026.

“Kami berharap Kejari serius memproses laporan kami dan segera menyita dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) SMP 1 Polut,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).

Syarafuddin Tarra berjanji akan mengawal laporannya di Kejari Takalar hingga tuntas. Sebab, ia menilai ada unsur kesengajaan penyalahgunaan yang diduga dilakukan pihak sekolah dalam mengelola anggaran dana BOS SMP 1 Polut yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Saya berharap pihak Kejari transparan dalam mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran dana BOS SMP 1 Polut selama tiga tahun berturut-turut,” pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi resmi dari pihak SMP 1 Polut. (*)