Pemkot-DPRD Matangkan Anggaran 2027, Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan Jadi Perhatian

LENSA, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD mulai mematangkan arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan untuk 2027. Pengalokasian belanja daerah diarahkan agar tetap menopang program prioritas, terutama yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesepakatan awal tersebut ditandai dengan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu malam (15/11/2026).

Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Makassar.

Mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad mengatakan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk menyempurnakan rancangan KUA-PPAS 2027.

“Lewat rakat paripurna ini, kami dari Banggar DPRD Makassar menyampaikan rekomendasi atas hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah,” ujar Ray, Senin (16/11/2026).

Banggar menilai rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2027 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.

Namun, dalam pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Banggar memberikan sejumlah catatan. Perhatian terutama tertuju pada efektivitas belanja, ketepatan alokasi anggaran, dan optimalisasi program prioritas setiap perangkat daerah.

“Kami dari Banggar mengapresiasi sinergi TAPD bersama perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),” kata Ray.

Menurut Ray, koordinasi tersebut membantu meningkatkan validasi dan akurasi data sehingga pembahasan anggaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Meski demikian, Banggar mengingatkan agar penyesuaian belanja oleh TAPD tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi. Setiap pengurangan maupun penambahan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan faktual di lapangan.

Hal itu diperlukan untuk memastikan program prioritas dan kegiatan mendesak dalam RKPD 2027 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Makassar 2025–2029 tetap berjalan optimal.

Banggar juga menyoroti pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Penggunaannya diminta dilakukan secara terukur dan akuntabel agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Salah satu poin yang mendapat perhatian khusus adalah pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 yang akan digeser ke tahun anggaran 2027,” ucap Ray.

Banggar menilai penambahan anggaran kepada sejumlah perangkat daerah perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan penyerapan anggaran serta keberlanjutan penyelesaian kegiatan yang masih berlangsung pada 2026.

Selain itu, perangkat daerah yang berperan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka diminta mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran.

“Upaya pencapaian indikator pembangunan tersebut diminta menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD,” jelas Ray.

Hasil pembahasan Banggar bersama TAPD dan perangkat daerah selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan dokumen anggaran. DPRD juga diminta menetapkan rekomendasi hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 untuk diserahkan kepada Wali Kota Makassar.

Rekomendasi tersebut akan menjadi acuan bagi TAPD dan seluruh perangkat daerah dalam mematangkan perencanaan anggaran 2027 agar kebijakan fiskal pemerintah kota lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Sehingga kebijakan fiskal Pemerintah Kota Makassar pada 2027 semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Ray. (*)

Comment