PKB Sulsel Minta Pengganti Gibran Sejalan dengan Pemikiran Prabowo

Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal.

LENSA, MAKASSAR – Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan, Muhammad Haekal, menilai keselarasan pemikiran antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden mendatang menjadi hal penting dalam menentukan pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Haekal, Wapres bukan sekadar pendamping Presiden, tetapi juga memiliki peran dalam membantu pelaksanaan pemerintahan dan tugas-tugas kenegaraan. Karena itu, figur yang nantinya mengisi posisi tersebut harus memiliki kesamaan pandangan dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Haekal mengingatkan pengalaman sejarah ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 1956 di tengah perbedaan pemikiran dengan Presiden Soekarno.

“Ada pengalaman tahun 1956, Bung Hatta mundur karena secara pemikiran berbeda dengan Bung Karno. Sehingga sebaiknya Wapres itu karena posisinya sebagai pembantu Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan dan tugas-tugas kenegaraan, sebaiknya yang memiliki kohesivitas dengan Presiden dalam pemikiran dan praktik menuju cita-cita berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi kita,” kata Haekal, yang diwawancarai pada Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi salah satu pelajaran bahwa hubungan Presiden dan Wapres membutuhkan keselarasan, terutama dalam menjalankan agenda pemerintahan.

Selain kesamaan pandangan, Haekal juga mengingatkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon Wapres. Salah satunya persyaratan pendidikan minimal tamat SMA/SMK/MA atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah.

Ia menyebut persyaratan tersebut sebagai hal mendasar yang terkadang luput dari perhatian ketika publik mulai membicarakan figur pengganti Gibran.

“Hal krusial sebagai syarat Wapres meskipun kadang dianggap sepele adalah syarat pendidikan minimal tamat SMA/SMK/MA atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah,” ujarnya.

Terkait mekanisme pengisian jabatan Wapres, Haekal menegaskan prosesnya harus mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan calon untuk selanjutnya dipilih melalui mekanisme konstitusional.

“Untuk pengisian Wapres ini secara regulasi kembali ke Presiden mengusulkan cawapres untuk dipilih sesuai mekanisme,” tutupnya. (*)

Comment