LENSA, MAKASSAR – Munafri Arifuddin menjadi satu-satunya pendaftar bakal calon Ketua DPD Demokrat Sulsel. Kepastian ini setelah panitia resmi menutup masa tahapan pendaftaran bakal calon pada Rabu, 21 Oktober 2026 pukul 21.59 WITA.

Meski hanya satu bakal calon yang mendaftar, penentuan ketua DPD Demokrat Sulsel tetap menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Mekanisme penetapan calon hingga pengumuman ketua terpilih akan ditentukan melalui tahapan yang telah disiapkan partai.

Sekretaris SC Musda Demokrat Sulsel, Haidar Majid, mengatakan, hanya Munafri yang mengambil sekaligus mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon ketua.

“Kalau mengenai teknis dan aklamasi, itu wewenang DPP Demokrat. Tetapi memang hanya satu pendaftar bakal calon,” kata Januar.

Musda Demokrat Sulsel yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (23/10/2026) besok, akan dibuka langsung Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara daring melalui Zoom.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Herman Khaeron dijadwalkan hadir langsung untuk memberikan pengarahan kepada kader Demokrat di Sulsel. Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat, Ossy Dermawan, juga dijadwalkan menghadiri kegiatan tersebut.

Sementara itu, Ketua Bappilu DPD Demokrat Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis, menjelaskan, pendaftaran bakal calon dibuka sejak 15 hingga 21 Oktober. Dalam periode tersebut, hanya Appi, sapaan akrabnya, yang mengambil dan mengembalikan formulir.

Januar mengatakan, berkas bakal calon telah diverifikasi oleh DPP. Tahapan berikutnya adalah penetapan calon ketua dalam Musda. Setelah itu, proses penentuan dan pengumuman ketua terpilih dilanjutkan oleh DPP di Jakarta.

“Tahapan verifikasi berkas bakal calon pada hari ini oleh Tim dari DPP. Besok di musda akan diputuskan bakal calon beralih status menjadi calon jika sudah dinyatakan lolos tahapan verifikasi,” jelas Januar.

Di balik proses pergantian kepemimpinan tersebut, Demokrat Sulsel menghadapi pekerjaan rumah untuk memperbaiki capaian elektoral pada Pemilu 2029. Partai berlambang bintang mercy itu kehilangan sejumlah kursi legislatif pada Pemilu 2024, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Di DPRD kabupaten/kota se-Sulsel, Demokrat meraih 70 kursi pada Pemilu 2024, turun dari 78 kursi pada Pemilu 2019. Sementara di DPRD Sulsel, perolehan kursi Demokrat merosot dari 10 menjadi tujuh kursi. Penurunan tersebut membuat Demokrat kehilangan posisi pimpinan DPRD Sulsel.

Januar menegaskan, kepemimpinan baru nantinya tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan satu atau dua kursi. Pengurus harus menyusun strategi yang mampu meningkatkan daya tarik partai dan mengembalikan capaian elektoral yang pernah diraih Demokrat di Sulsel.

“Dibanding hasil Pemilu 2024, harus ada kenaikan di pemilu berikutnya. Harus ada, karena memang sejarahnya pernah ada prestasi-prestasi yang seharusnya menjadi rujukan,” ujarnya.

Ia menyebut, Demokrat Sulsel pernah meraih 10 hingga 11 kursi di DPRD provinsi sehingga mampu menempati posisi pimpinan dewan. Capaian tersebut, menurutnya, perlu menjadi salah satu tolok ukur bagi kepengurusan mendatang.

“DPRD Sulsel terutama mesti kembalikan pimpinan kursi untuk Demokrat. Ini salah satunya. Jadi memang banyak ukuran yang harus diperhatikan oleh ketua Demokrat terpilih di Sulawesi Selatan nantinya,” kata Januar.

Menurut dia, strategi pemenangan harus memperhatikan jaringan, ketokohan, serta dukungan logistik. Namun, partai juga perlu menghadirkan pendekatan yang berbeda dan berkualitas agar mampu menarik perhatian masyarakat.

Ia menambahkan, target minimal Demokrat pada Pemilu 2029 adalah mengisi seluruh daerah pemilihan (dapil), baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Target tersebut harus dibarengi strategi yang terukur agar perolehan kursi dapat meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya.

“Bukan sekadar bicara soal yang penting ada sedikit penambahan jumlah kursi. Kita pernah punya pengalaman memimpin DPRD Sulsel, sehingga itu yang harus dimaksimalkan kembali,” pungkasnya. (*)