LENSA, TAKALAR – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Syamsurezky, akhirnya buka suara terkait polemik dana hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar kepada institusi kejaksaan senilai Rp2,3 miliar.

Syamsurezky mengungkapkan, penerimaan bantuan hibah tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan pimpinan kejaksaan.

Ia bahkan mengaku telah meminta persetujuan pimpinan sebelum menerima bantuan dari pemerintah daerah tersebut.

“Saya juga sudah minta persetujuan semua, sudah saya laporkan sama Pak Kajati sama pimpinan, bahwa kami ada bantuan hibah dari Pemkab Takalar,” pungkas Syamsurezky.

Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan klarifikasi mengenai pemberian hibah yang sebelumnya menjadi sorotan sejumlah media lokal.

Selain mengungkapkan komunikasi dengan pimpinan kejaksaan, Syamsurezky juga menyinggung imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberian hibah kepada institusi kejaksaan.

Menurutnya, sejauh ini belum ada aturan resmi atau larangan tertulis yang secara tegas melarang penerimaan hibah tersebut.

Ia menyebut pedoman dari internal kejaksaan terkait persoalan itu masih sebatas imbauan.

“Kecuali kalau sudah ada aturan secara tertulis, mungkin pemerintah daerah akan mempertimbangkan itu,” ujar Syamsurezky.

Pernyataan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut imbauan KPK dalam pemberian bantuan kepada institusi penegak hukum.

Sebab, penerimaan hibah dari pemerintah daerah tidak hanya menyangkut prosedur administrasi, tetapi juga berkaitan dengan aspek kepatutan, integritas, dan independensi lembaga.

Terlebih, transparansi mengenai dasar pemberian, peruntukan anggaran, serta mekanisme pertanggungjawaban hibah menjadi bagian penting yang perlu diketahui publik.

Dalam kesempatan tersebut, Syamsurezky juga menjelaskan proses awal perencanaan pembangunan fisik yang berkaitan dengan pengajuan dana hibah.

Ia mengaku menginisiasi pembuatan desain bangunan dengan mengacu pada konsep bangunan saat dirinya bertugas di Kabupaten Barru.

Menurutnya, ia sempat meminta bantuan konsultan yang sebelumnya pernah bekerja di Barru untuk membuat gambaran desain serupa.

Konsultan tersebut kemudian datang ke Takalar dan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menyusun desain bangunan.

Desain itu selanjutnya menjadi bagian dari usulan proposal yang diajukan kepada pemerintah daerah.

“Itu ada (sarana) proposal saya ke pemerintah daerah. Kebetulan yang gambar itu ‘kan waktu saya di Barru ‘kan konsultan di sana yang dia pakai. Makanya saya bilang, ‘Bisa enggak kamu gambarkan saya yang kayak di Barru itu?’, datanglah ke sini, digambarlah, makanya dia koordinasi dengan PU waktu itu untuk desain gambarnya,” jelas Syamsurezky.

Ia menegaskan, proses yang dilakukan saat itu masih sebatas pengajuan proposal dan penyusunan desain bangunan.

Sementara itu, proses tender proyek sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Syamsurezky juga menanggapi polemik yang berkembang di tengah masyarakat dan pemberitaan media mengenai dana hibah tersebut.

Menurutnya, informasi yang beredar belum sepenuhnya menggambarkan fakta dan proses yang sebenarnya.

Meski demikian, pengakuan mengenai permintaan persetujuan kepada pimpinan kejaksaan masih perlu diperjelas melalui konfirmasi kepada Kajati, terutama mengenai bentuk dan status persetujuan tersebut.

Kejelasan itu penting untuk memastikan mekanisme penerimaan hibah Rp2,3 miliar berjalan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan persoalan terkait independensi institusi penegak hukum. (*)