LENSA, TAKALAR – Pembangunan ratusan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) oleh PT Wanua Batara Maitralam di Kabupaten Takalar menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Anggota Komisi I DPRD Takalar, Ahmad Sabang, mempertanyakan legalitas pembangunan fasilitas pengisian kendaraan listrik tersebut, terutama yang memanfaatkan lahan aset milik Pemerintah Daerah dan tersebar di sejumlah lokasi, termasuk kawasan perkantoran Pemerintahan.

Ahmad menilai, pembangunan yang dilakukan perusahaan tersebut diduga mengabaikan sejumlah persyaratan administratif dan perizinan. Bahkan, menurut dia, terdapat indikasi pemanfaatan aset daerah tanpa melalui prosedur persetujuan yang semestinya.

“Kami sangat menyayangkan pembangunan ini. Terlalu banyak aturan dan persyaratan formal yang diduga diabaikan oleh vendor,” kata Ahmad Sabang saat dihubungi, Jum’at (13/11/2026).

Berdasarkan informasi yang ia peroleh pembangunan SPKLU tersebut diduga berlangsung tanpa izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui instansi teknis PUPR, serta belum mengantongi persetujuan dari bidang pengelolaan aset daerah.

Menurut Ahmad, persoalan ini tidak sekadar menyangkut kelengkapan administrasi pembangunan. Lebih jauh, terdapat potensi kerugian daerah apabila pemanfaatan aset pemerintah untuk kepentingan bisnis tidak disertai mekanisme kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah telah memiliki peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang mengatur pemanfaatan objek tertentu, termasuk aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau aset daerah dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, tentu harus ada mekanisme yang jelas. Daerah tidak boleh dirugikan. Harus dipastikan apakah ada kewajiban pajak, retribusi, atau bentuk penerimaan daerah lainnya yang seharusnya masuk ke kas daerah,” ujarnya.

Ahmad juga menyoroti aspek tata ruang dan lokasi pembangunan. Ia mengaku prihatin apabila fasilitas tersebut didirikan pada area yang tidak semestinya, termasuk di atas trotoar yang merupakan ruang publik dan hak pejalan kaki.

“Bayangkan kalau mereka membangun di atas trotoar jalan. Itu jelas merupakan hak pejalan kaki. Pembangunan investasi tidak boleh mengabaikan aturan tata ruang maupun kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Dugaan Intervensi Kerabat Bupati.

Tak hanya mempersoalkan perizinan dan pemanfaatan aset, Ahmad juga mengungkapkan adanya informasi mengenai dugaan intervensi seseorang yang disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Takalar.

Menurut informasi yang ia terima pembangunan SPKLU tersebut diduga berjalan tanpa hambatan karena adanya campur tangan pihak yang disebut sebagai sepupu atau kerabat kepala daerah.

Ahmad menyayangkan apabila informasi tersebut benar, karena dapat menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus terhadap pihak perusahaan dan melemahkan fungsi pengawasan perangkat daerah.

“Informasi yang saya dapatkan, pembangunan ini berjalan lancar karena ada sepupu atau kerabat Bupati yang diduga melakukan intervensi langsung. Akibatnya, dinas terkait seolah tidak berani menghalangi pembangunan tersebut,” ungkapnya.

Meski demikian, dugaan intervensi tersebut perlu ditelusuri dan diklarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan agar persoalan ini menjadi terang.

Siapkan RDP, Buka Peluang Rekomendasi Hukum.

Sebagai tindak lanjut, Ahmad mengaku telah menyampaikan usulan kepada pimpinan DPRD Takalar agar segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

RDP tersebut diharapkan menghadirkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, pengelola aset daerah, instansi perizinan, serta pihak perusahaan untuk memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pembangunan dan pemanfaatan lahan pemerintah.

“Kami sudah mengajukan kepada pimpinan DPRD agar segera dilakukan RDP. Kita ingin mengetahui secara jelas bagaimana proses perizinannya, status pemanfaatan aset daerah, serta apa kontribusinya terhadap pendapatan daerah,” jelasnya.

Ahmad menegaskan, apabila hasil penelusuran dan RDP menemukan indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah, DPRD tidak menutup kemungkinan merekomendasikan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Kalau memang ada potensi kerugian negara atau daerah akibat aturan pajak dan retribusi yang diabaikan, tentu kami akan merekomendasikan agar aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak terkait,” tegasnya.

DPRD, lanjut Ahmad, berkepentingan memastikan setiap investasi yang masuk ke Takalar berjalan sesuai ketentuan, tidak mengabaikan tata ruang, serta tidak mengorbankan kepentingan dan potensi pendapatan daerah.

Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak PT Wanua Batara Maitralam, OPD terkait, maupun pihak Pemerintah Kabupaten Takalar mengenai dugaan tersebut masih perlu konfirmasi untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang. (*)