LENSA, MAKASSAR — Dinas Kearsipan Kota Makassar mengikuti rapat monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

Rapat tersebut membahas pelaksanaan program kegiatan APBD Kota Makassar, program strategis nasional, program prioritas daerah, serta indikator kinerja daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026).

Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar, Fahyuddin, A.P., M.H., hadir dalam rapat tersebut didampingi Sekretaris Dinas Kearsipan Kota Makassar, Hj. A. Amalia Malik, S.H., serta Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Andi Mulyanti Octaviana.

Rapat dibuka langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda dan Kepala Bappeda Kota Makassar.

Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kota Makassar.

Monev menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

Fahyuddin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah.

Menurutnya, monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap program dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan hasil sesuai target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

“Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, sekaligus memastikan setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan target serta indikator kinerja yang telah ditetapkan,” ujar Fahyuddin.

Ia menambahkan, evaluasi secara berkala juga penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program sekaligus menjadi bahan perbaikan agar kinerja perangkat daerah semakin optimal.

Melalui rapat monev tersebut, seluruh OPD diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program, memperkuat koordinasi, dan memastikan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kota Makassar. (*)