LENSA, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengandalkan teknologi, layanan respons cepat, serta kolaborasi dengan TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan pemerintah kota menyiapkan sejumlah instrumen untuk mencegah gangguan keamanan, termasuk aksi brutal dan anarkis. Salah satunya melalui penguatan sistem pengawasan berbasis ribuan kamera Closed-Circuit Television atau CCTV.

“Pemerintah Kota terus kolaborasi keterlibatan TNI, Polri dan ormas untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Makassar,” kata Munafri, saat menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Makassar tentang Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kota Makassar di Swiss-Belhotel, Jalan Ujung Pandang, Senin (31/8/2026).

Rakor tersebut dihadiri Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana, Dandim 1408/Makassar Ino Dwi Setyo Darmawan, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Panca Sakti, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Fathur Rahim. Hadir pula perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama, KNPI, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Menurut Munafri, terdapat empat instrumen utama yang disiapkan pemerintah kota untuk memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Terdapat empat instrumen utama yang bersama Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat,” tutur Munafri.

Salah satu instrumen tersebut adalah integrasi CCTV yang tersebar di berbagai titik kota dan lorong. Saat ini, kata Munafri, terdapat kurang lebih 8.000 titik CCTV yang diarahkan terhubung dengan sistem pemantauan terpusat melalui jaringan fiber optik.

Sistem tersebut dikembangkan agar pemerintah dapat memantau kondisi kota melalui pusat kendali atau war room.

Munafri mengatakan integrasi seluruh jaringan CCTV masih dalam tahap pembenahan dan pemeliharaan. Sejumlah sambungan masih dalam proses interkoneksi. Pemerintah kota menargetkan seluruh sistem dapat kembali berfungsi secara optimal.

“Secepatnya ini akan bisa selesai dan mengaktivasi seluruh CCTV yang dimiliki oleh pemerintah kota sebagai dasar dari bagaimana kita bisa memantau melalui pola-pola pembangunan digital,” terang Munafri.

Berdasarkan data CCTV lalu lintas, pemerintah kota pada 2024 memasang 230 unit CCTV di 202 titik. Jumlah tersebut meningkat pada 2025 menjadi 240 unit CCTV di 212 titik pemantauan.

Munafri mengatakan sistem tersebut diharapkan membantu kepolisian memantau situasi keamanan di setiap wilayah dan menjadi instrumen pendukung untuk merespons kejadian di lapangan.

Selain teknologi, Pemerintah Kota Makassar mengandalkan layanan Call Center 112 sebagai kanal respons cepat masyarakat. Layanan ini menerima laporan selama 24 jam untuk berbagai kondisi darurat, mulai dari kriminalitas, kondisi medis, kebencanaan, hingga keadaan darurat lainnya.

“Respon cepat 112, layanan panggilan darurat 24 jam terpadu untuk segala insiden kriminalitas, medis dan bencana ini kita aktifkan,” kata Munafri.

Munafri mengatakan sistem 112 terus dikembangkan agar laporan masyarakat dapat diterima dan diteruskan kepada perangkat daerah atau instansi yang berwenang melakukan penanganan.

Pemerintah kota juga mendorong masyarakat dan organisasi kemasyarakatan berperan dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan di wilayah masing-masing.

“Kita tidak akan mungkin bisa menyelenggarakan semua ini sendirian tanpa support dan kolaborasi di wilayah,” jelas Munafri.

Menurut Munafri, masyarakat di tingkat lorong memiliki posisi penting karena interaksi sosial berlangsung cukup erat. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk membangun sistem deteksi dini berbasis masyarakat.

“Pola komunikasi yang ada di dalam ini kadang-kadang bisa berdampak lebih cepat karena pola interaksi di wilayah ini sangat ada di dalam satu wilayah,” tutur Munafri. 

Munafri mengatakan stabilitas keamanan juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jaminan keamanan dan kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dan wisatawan dalam memilih daerah tujuan.

Selain itu, pemerintah kota berupaya menjaga keberagaman masyarakat Makassar yang terdiri atas berbagai latar belakang suku, budaya, dan agama.

“Yang kita jaga bukan hanya konflik-konflik sosial, tapi juga konflik-konflik agama. Ini penting sekali,” imbuh Munafri.

Munafri memberikan apresiasi kepada FKUB dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini ikut menjaga kerukunan dan toleransi di Makassar. Ia menyebut posisi Makassar dalam indeks toleransi disebut meningkat dari peringkat ke-54 menjadi peringkat kesembilan.

“Dengan langkah antisipasi, dan memperkuat kemanan Kota, terus kita dipertahankan melalui komunikasi dan kolaborasi seluruh elemen,” tutup Munafri.

Sementara itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana mengatakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Makassar menunjukkan perkembangan positif dalam sepekan terakhir.

“Sejumlah gangguan keamanan yang selama ini kerap terjadi, seperti geng motor, balap liar, hingga perkelahian kelompok, tercatat mengalami penurunan,” tutur Arya Perdana.

Arya mengatakan dalam sepekan terakhir hanya terdapat satu kasus geng motor yang ditangani polisi. Jumlah tersebut menurun dibandingkan sebelumnya ketika aksi geng motor disebut kerap terjadi hampir setiap hari.

“Dalam satu minggu terakhir ini ternyata geng motor cuma satu kali. Alhamdulillah, kalau sebelumnya satu hari bisa terjadi setiap hari,” kata Arya.

Selain geng motor, polisi mencatat empat kasus balap liar dan empat perkelahian kelompok dalam periode yang sama. Kasus tersebut, kata Arya, relatif kecil dan dapat segera ditangani aparat.

Polisi juga menangani sejumlah kasus pidana lain, termasuk narkotika dan penganiayaan. Dari berbagai penanganan tersebut, sekitar 55 orang diamankan. Sebagian di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum.

Arya mengatakan penindakan merupakan bagian dari upaya mencegah gangguan keamanan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Namun, ia menegaskan keamanan bukan hanya tanggung jawab kepolisian.

“Keamanan ini bukan hanya tugas kepolisian. Polisi jumlahnya sedikit. Tidak mungkin kita bisa menjaga keamanan dengan cepat kalau tidak dibantu kepedulian dan partisipasi masyarakat,” ujar Arya Perdana.

Menurut Arya, keterlibatan pemerintah kota, TNI, pemerintah kecamatan dan kelurahan, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, hingga mahasiswa diperlukan untuk menjaga stabilitas Makassar.

Kondisi kondusif juga terlihat dari pelaksanaan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Dari 69 rencana aksi unjuk rasa yang tercatat, hanya 25 yang terealisasi.

“Ada juga kasus, dari 69 rencana aksi unjuk rasa yang tercatat, hanya 25 aksi yang terealisasi,” terang Arya Perdana.

Sebagian besar aksi membawa isu lokal dan berlangsung aman serta tertib. Hanya satu hingga dua aksi yang membawa isu nasional.

Arya mengatakan kondisi tersebut menunjukkan komunikasi antara kepolisian dan kelompok masyarakat, mahasiswa, serta organisasi kemasyarakatan berjalan cukup baik.

Ia mencontohkan aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026 yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia. Di Makassar, seluruh rangkaian aksi pada hari tersebut selesai sekitar pukul 18.00 WITA dalam kondisi aman dan kondusif.

“Bahkan kemarin tanggal 27 Agustus, yang memang menjadi puncaknya unjuk rasa seluruh Indonesia, kita bisa selesai pukul 18.00 WITA,” tutur Arya Perdana.

“Saat kota-kota lain masih melakukan unjuk rasa, bahkan Jakarta masih unjuk rasa, kita sudah selesai dengan kondisi yang kondusif,” sambung Arya.

Menurut Arya, kondisi tersebut tidak terlepas dari komunikasi intensif serta sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, ormas, dan masyarakat.

Ia juga mengingatkan anggota organisasi kemasyarakatan agar menjaga nama baik kelompok masing-masing. Sebab, tindakan satu orang dapat berdampak terhadap citra seluruh organisasi.

“Kolaborasi ini untuk jaga keamanan, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat untuk mempertahankan Makassar sebagai kota yang aman, tertib dan kondusif,” pungkas Arya Perdana. (*)