LENSA, MAKASSAR – Gema suara kritik atas kinerja pemerintah Indonesia saat ini tidak hanya terdengar di wilayah Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026) hari ini. Dari Kota Makassar, suara-suara kecaman terhadap rezim Presiden Prabowo-Gibran juga ikut berkumandang.

Sejumlah massa dari kelompok mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil juga ikut turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa. Salah satu titik aksi yakni di sekitar Flyover, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Panakkukang.

Di lokasi tersebut, salah satu kelompok massa dari Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa sambil membakar ban bekas di tengah jalan.

Aksi yang dilakukan itu merupakan bentuk solidaritas terhadap perjuangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang berlangsung di Jakarta hari ini. 

Ketua Serikat Pekerja Maritim Indonesia Makassar, Fikasianus Icang, mengungkapkan aksi yang dilakukan pihaknya itu merupakan respons atas sejumlah persoalan yang masih dihadapi kelompok buruh saat ini.

Utamanya soal tuntutan terhadap pemerintah pusat, mulai dari persoalan pendidikan, ketenagakerjaan, lapangan kerja, hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).

“Terkait dengan aksi ini, kita merespons perjuangan kawan-kawan yang ada di Jakarta. Ada beberapa isu yang tersebar di media sosial dan kami di Kota Makassar menanggapi positif perjuangan itu,” ungkap Fikasianus.

Menurutnya, isu terkait kualitas pendidikan Indonesia saat ini penting untuk disuarakan karena terus mengalami kemunduran. Begitupun masalah BBM, Fikasianus menilai kelangkaan BBM berdampak langsung terhadap aktivitas dan kehidupan kaum buruh.

“Kami setengah mati mencari bahan bakar untuk dipakai aktivitas sehari-hari. Terjadi kemacetan di mana-mana akibat dampak kelangkaan BBM,” tegasnya.

Persoalan lain yang disoroti yakni program andalan Presiden Prabowo-Gibran seperti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kenaikan kebutuhan bahan pokok berdampak terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok buruh.

Fikasianus mengatakan, program tersebut turut membebani para pekerja karena tidak sejalan dengan pendapatannya yang masih rendah. Massa juga mempersoalkan berbagai kebijakan perpajakan yang dinilai membebani masyarakat. 

Untuk itu, mereka mendesak agar pemerintah menghadirkan solusi yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. 

“Kalau harga naik, apalagi upah buruh tidak menentu, yang hanya satu atau dua juta per bulan, tentu ini sangat kami soroti,” ungkap Fikasianus.

Adapun dalam pernyataan sikap yang dibagikan, mereka menyampaikan lima tuntutan utama. Salah satunya mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.

Termasuk menuntut Ketua DPR RI, Kapolri, Jaksa Agung, serta Ketua Mahkamah Agung untuk mundur dari jabatannya.

Untuk diketahui, pihak kepolisian di Kota Makassar telah mengantisipasi akan adanya aksi unjuk rasa serentak hari ini. Untuk itu, mereka menyiapkan 833 personel untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa di kota ini. 

Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Jafar Ahmad saat dikonfirmasi menyebut, berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang masuk ke pihaknya hari ini ada di 18 titik. Lokasinya tersebar di kantor-kantor pemerintahan, kantor aparat penegak hukum, dan fasilitas publik.

Sementara isu yang diangkat juga beragam, mulai dari persoalan ekonomi, politik, hukum, dugaan korupsi, sengketa lahan, lingkungan, ketenagakerjaan, hingga seruan boikot terhadap perbankan.

Untuk itu, Jafar mengimbau masyarakat untuk menghindari titik-titik yang menjadi lokasi aksi dan menjaga keamanan serta kelancaran aktivitas warga.

“Masyarakat agar menghindari titik unras dan senantiasa menjaga agar Unras berlangsung kondusif,” pesan Jafar.

Untuk personel kepolisian yang dikerahkan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di wilayah Kota Makassar terdiri dari 220 personel Polda Sulsel dan 613 personel Polrestabes Makassar. (*)