LENSA, JAKARTA — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan transformasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar atau Lontara Plus dalam program Talkshow Zona Inspirasi yang disiarkan langsung Kompas TV dari Studio Redaksi Kompas TV, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). 

Dalam talkshow bertema “Lontara+ Program Unggulan Pemkot Makassar”, Munafri menjelaskan Lontara Plus sebagai super app yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu platform.

“Aplikasi Lontara Plus merupakan layanan publik terpadu atau super app Pemkot Makassar yang kita dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan ke dalam satu platform digital,” ujar Munafri. 

“Jadi, Lontara Plus bisa menampung aspirasi warga berkaitan dengan infrastruktur, kebersihan, masalah sosial, serta kebutuhan masyakat yang disampaikan ke Pemerintah Kota,” sambung Munafri. 

Munafri mengatakan pengembangan Lontara Plus berangkat dari kebutuhan menyederhanakan sistem pelayanan pemerintahan yang sebelumnya tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD.

Menurut dia, sebelum integrasi dilakukan, terdapat sekitar 358 aplikasi yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintahan.

“Itu poin terpentingnya, dari inisiatif itu kita bangun bagaimana percepatannya, dan itu kita kerjakan apa disampaikan warga ke OPD,” ujar Munafri.

Ia mengatakan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pembuatan aplikasi. Digitalisasi, menurut Munafri, harus menjadi instrumen untuk membangun birokrasi yang lebih efektif, mempercepat pelayanan, serta membentuk pemerintahan yang mampu merespons persoalan masyarakat.

Mantan CEO PSM itu mengatakan Pemkot Makassar berupaya membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, kreativitas hingga pelayanan dasar.

“Bagaimana satu cara itu untuk mendesain atau meningkatkan birokrasi, mendesain ekosistem, tumbuhnya ekonomi, tumbuhnya pendidikan. Akhirnya kita melihat bagaimana aplikasi itu bisa terkoneksi, dan terbukti berjalan efektif,” terang Munafri. 

Menurut Munafri, integrasi ratusan aplikasi ke dalam satu platform merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih sederhana dan mudah diakses.

Melalui Lontara Plus, warga dapat mengakses berbagai kebutuhan pelayanan dari satu pintu digital. Layanan tersebut antara lain administrasi kependudukan, penerbitan dokumen, layanan kesehatan, informasi pemerintahan dan perkotaan, serta layanan publik lainnya.

Munafri mengatakan konsep tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap pelayanan tatap muka di kantor pemerintahan.

“Teknologi harus ditempatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ini lebih baik dan lebih cepat,” kata Munafri.

Menurut dia, teknologi digital juga membuka ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Warga dapat menyampaikan persoalan di lingkungannya tanpa harus datang ke kantor lurah, kecamatan, maupun wali kota.

Munafri mencontohkan warga dapat melaporkan persoalan seperti saluran air tersumbat, kerusakan infrastruktur, dan fasilitas publik yang membutuhkan penanganan pemerintah.

“Karena masyarakat itu bisa berbicara tanpa harus dengan lurahnya, tanpa harus dengan camatnya, tanpa harus dengan wali kotanya. Sehingga solusi bisa disampaikan lewat aplikasi Lontara plus,” ungkap Munafri. 

Ia mengatakan laporan warga menjadi sumber informasi bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Setiap aduan kemudian dapat dipetakan berdasarkan kewenangan dan tingkat urgensinya.

“Bagaimana caranya pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan itu, itu yang kita lihat dan kita tindaklanjuti setiap aduan,” jelas Munafri.

Munafri juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam memangkas waktu pelayanan pemerintahan. Menurut dia, teknologi harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat, terutama dari sisi kecepatan, kemudahan, transparansi, dan aksesibilitas.

Dengan sistem yang terintegrasi, warga diharapkan tidak perlu berulang kali memasukkan data atau mendatangi unit pelayanan berbeda untuk menyelesaikan satu urusan.

“Konsep ini, menjadi bagian dari upaya kami di Pemkot Makassar melakukan reformasi birokrasi berbasis teknologi,” tuturnya.

Munafri mengatakan inovasi digital pada akhirnya harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurut dia, ekspektasi warga terhadap pemerintah semakin tinggi sehingga pemerintah harus mampu memberikan pelayanan secara cepat dan tepat.

“Harapan masyarakat itu sangat besar. Kehadiran Pemerintah Kota di sini adalah memberikan pelayanan. Kehadiran pemerintah adalah memaksimalkan apa keinginan masyarakat yang harus terpenuhi,” imbuh Munafri.

Ia mengatakan tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara instan. Namun, pemerintah harus memiliki mekanisme untuk mengetahui persoalan, memantau perkembangan, dan menindaklanjutinya.

“Tidak semua persoalan itu di depan mata diselesaikan. Tapi kita harus tahu mau tahu kemajuan apa,” terang Munafri. .

Dalam talkshow tersebut, Munafri juga mengaitkan transformasi digital dengan pengembangan ekonomi kreatif dan ruang bagi generasi muda. Salah satu inisiatif yang disebut adalah Makassar Youth Philosophy.

Menurut Munafri, digitalisasi pemerintahan tidak dapat berdiri sendiri. Teknologi harus terhubung dengan pembangunan ekosistem perkotaan, termasuk ekonomi, pendidikan, kreativitas, dan pelayanan publik.

Pada bagian akhir, Munafri mengatakan pengembangan Lontara Plus masih akan terus disempurnakan. Integrasi sistem, kata dia, membutuhkan penyesuaian agar teknologi yang digunakan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia mengatakan masukan dan persoalan yang disampaikan warga menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki sistem.

“Dan akhirnya kita melihat ini memberikan sebuah gambaran kondisi masyarakat, dan hasilnya menjadi ruang menampung aspirasi,” ungkap Munafri. 

Munafri berharap transformasi digital melalui Lontara Plus dapat memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih terintegrasi.

Menurut dia, keberhasilan digitalisasi bukan semata diukur dari keberadaan aplikasi, melainkan dari kemampuan teknologi membuat pelayanan lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat.

“Yang paling penting yang harus kita berikan adalah pemerintahan Kota yang menjaminkan agar pesan dan aspirasi warga muda sampai ke Pemerintah,” pungkas Munafri. (*)