LENSA, TAKALAR – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar, Syamsurezky, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar kepada pihak kejaksaan senilai Rp2,3 miliar yang sempat ramai disorot oleh media lokal.

Dalam keterangannya, Syamsurezky menegaskan bahwa bantuan atau hibah tersebut telah melalui prosedur dan aturan yang berlaku. Menurutnya, hal tersebut didasarkan pada pedoman nomor 9 tahun 2012 tentang penerimaan hibah yang memperbolehkan adanya bantuan tersebut.

“Pada prinsipnya memang aturan di kami, di Perbup nomor 9 tahun 2012 tentang penerimaan hibah itu di bawah saya dibolehkan di kami,” kata Syamsurezky saat dikonfirmasi, Jum’at (13/11/2026).

Ia juga menambahkan bahwa pihak KPK sebelumnya memang menyampaikan harapan terkait hal tersebut, namun belum ada aturan secara resmi ataupun larangan tertulis yang melarangnya. Pedoman dari kejaksaan sendiri sifatnya masih sebatas imbauan.

“Kecuali kalau sudah ada aturan secara tertulis, mungkin pemerintah daerah akan mempertimbangkan itu,” tambahnya.

Terkait dengan perencanaan pembangunan fisik atau proyek yang berkaitan dengan dana tersebut, Syamsurezky menjelaskan bahwa pihaknyalah yang meminta atau menginisiasi gambar model bangunan dengan merujuk pada konsep bangunan saat dirinya bertugas di Barru.

Ia mengaku sempat meminta tolong kepada konsultan di Barru untuk membuatkan gambaran serupa dan kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat untuk dijadikan sebagai usulan proposal kepada pemerintah daerah.

“Itu ada (sarana) proposal saya ke pemerintah daerah. Kebetulan yang gambar itu ‘kan waktu saya di Barru ‘kan konsultan di sana yang dia pakai. Makanya saya bilang, ‘bisa enggak kamu gambarkan saya yang kayak di Barru itu?’, datanglah ke sini, digambarlah, makanya dia koordinasi dengan PU waktu itu untuk desain gambarnya,” jelas Syamsurezky.

Ia menegaskan bahwa proses tersebut baru sebatas pengajuan proposal dan perancangan desain gambar, sementara urusan tender proyek sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Menanggapi polemik yang beredar di tengah masyarakat dan pemberitaan media, Syamsurezky menyatakan bahwa informasi yang berkembang di luar tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang sebenarnya.(*)