833 Personel Kepolisian Dikerahkan Kawal Demo di 18 Titik di Makassar, Polisi Minta Hindari Jalur Ini

LENSA, MAKASSAR – Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa juga akan berlangsung di beberapa titik di Kota Makassar. Berdasarkan data kepolisian, total ada sekitar 18 titik yang akan jadi lokasi aksi unjuk rasa mahasiswa, buruh, dan masyarakat di kota ini, Kamis (27/8/2026).

Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Jafar Ahmad saat dikonfirmasi membenarkan. Dia menyebut, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, aksi tersebut akan tersebar di sejumlah kantor pemerintahan, aparat penegak hukum, dan fasilitas publik.

Sementara isu yang diangkat juga beragam, mulai dari persoalan ekonomi, politik, hukum, dugaan korupsi, sengketa lahan, lingkungan, ketenagakerjaan, hingga seruan boikot terhadap perbankan.

Untuk itu, Jafar mengimbau masyarakat untuk menghindari titik-titik yang menjadi lokasi aksi dan menjaga keamanan serta kelancaran aktivitas warga.

“Masyarakat agar menghindari titik unras dan senantiasa menjaga agar Unras berlangsung kondusif,” pesan Jafar.

Sementara jumlah personel kepolisian yang akan dikerahkan mengamankan aksi unjuk rasa di wilayah Kota Makassar sekitar 833 personel. Terdiri dari 220 personel Polda Sulsel dan 613 personel Polrestabes Makassar.

Belasan titik yang akan jadi pusat kasi unjuk rasa itu yakni Kantor Gubernur Sulsel, Polda Sulsel, Kejati Sulsel, Polrestabes Makassar, hingga sejumlah kantor dan fasilitas publik lainnya.

Pertama pada pukul 09.00 Wita, aksi direncanakan berlangsung di kantor sementara DPRD Provinsi Sulsel oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan KSPSI. 

Massa yang disiapkan sekitar 100 orang akan menyampaikan aspirasi terkait kondisi ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang dinilai mengkhawatirkan.

Pada waktu yang sama, sekitar 100 orang dari Dewan Pengurus Gerakan Mahasiswa Indonesia dijadwalkan berunjuk rasa di Polda Sulsel dan Lanud Hasanuddin. 

Mereka membawa isu dugaan pengambilan avtur dari Lanud Hasanuddin serta meminta aparat menyelidiki pihak-pihak yang berkaitan dengan dokumen pengeluaran dan tujuan pengiriman avtur tersebut.

Memasuki pukul 10.00 Wita, dua aksi direncanakan berlangsung di sejumlah titik.

Ahli Waris Sobrim Bustam akan menggelar aksi di Kantor Gubernur Sulsel dengan sekitar 150 orang. 

Mereka menuntut penyelesaian dan realisasi sisa pembayaran ganti rugi lahan GOR Sudiang yang disebut menjadi hak ahli waris.

Sementara itu, Aliansi Mahasiswa & Masyarakat Makassar akan melakukan aksi di Kantor Gubernur Sulsel dan Kantor Dispora Sulsel. 

Dengan jumlah massa sekitar 80 orang, mereka akan menyampaikan tuntutan terkait evaluasi dan pencabutan kebijakan pengelolaan pasar yang melibatkan Putra Pongka.

Pada pukul yang sama, Aliansi Mahasiswa & Masyarakat Anti Korupsi (AMMAK) juga dijadwalkan menggelar aksi di Kantor Kejati Sulsel. 

Massa sekitar 80 orang akan meminta kejelasan terkait dugaan korupsi dana hibah KORMI Tahun Anggaran 2023.

Sejumlah aksi lainnya mengangkat isu dugaan korupsi dan pengawasan proyek pemerintah.

Barisan Aktivis Mahasiswa (BARAK) dijadwalkan menggelar aksi pada pukul 11.00 Wita di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel serta Kejati Sulsel.

Massa sekitar 50 orang akan menyuarakan dugaan penyimpangan dalam kegiatan pembangunan Apartemen Ikan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 serta kegiatan penanaman mangrove dan pemasangan pagar waring melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pada pukul 13.00 Wita, Forum Mahasiswa Selayar (FORMAS) juga dijadwalkan menggelar aksi di Polda Sulsel. 

Sekitar 50 orang akan menyampaikan aspirasi terkait dugaan pembiaran dan penyalahgunaan kewenangan dalam aktivitas pengangkutan material chipping di Kabupaten Selayar.

Di waktu yang sama, Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi (KOMAKS) akan melakukan aksi di Kantor BBWS Pompengan, Satker OP SDA, dan Kejati Sulsel.

Sekitar 30 orang akan meminta pihak terkait turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi pekerjaan irigasi.

Masih pada pukul 13.00 Wita, Pengurus Gerakan Mahasiswa Sulawesi dijadwalkan menggelar aksi di Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel.

Sekitar 80 orang akan membawa tuntutan evaluasi total terhadap penanganan geng motor dan kejahatan jalanan di Kota Makassar.

Serikat Mahasiswa Pecinta Rakyat (SMPR) juga memiliki dua agenda aksi pada waktu yang sama. 

Masing-masing berlokasi di Surya Manik Jalan AP Pettarani dan M3 Gallery di kawasan yang sama.

Massa sekitar 50 orang akan menyampaikan aspirasi terkait dugaan belum terpenuhinya dokumen UKI-UPI pada restoran Surya Manik.

Sementara aksi di M3 Gallery berkaitan dengan hasil temuan lapangan serta dugaan pelanggaran hukum dan ketenagakerjaan.

Agenda lainnya datang dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulsel.

Aksi dijadwalkan berlangsung di Kantor Dinas ESDM Sulsel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Polda Sulsel.

Sekitar 150 orang akan menyuarakan tuntutan penertiban dan penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Bajo Barat.

Gerakan Garda Pemuda Indonesia juga dijadwalkan berunjuk rasa di Polda Sulsel, Polresta Gowa, dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.

Sekitar 70 orang akan meminta evaluasi terhadap Kasat Reskrim Polresta Gowa terkait dugaan kerja sama dengan mafia BBM.

Seruan ‘Indonesia Cemas’ hingga Aktivitas RRI

Di lokasi lain, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia Koordinator Wilayah V (HMIPIKW-V) akan menggelar aksi di pertigaan Jalan Sultan Alauddin-Jalan AP Pettarani dan bawah Jembatan Fly Over Makassar.

Sekitar 100 orang dijadwalkan mengikuti aksi yang mengangkat isu ‘Indonesia Cemas Bukan Hoaks.’

Pada pukul 14.00 Wita, Rakyat Sipil Bergerak akan melakukan aksi di RRI Kota Makassar dan Kantor Balai Kota Makassar.

Dengan jumlah massa sekitar 20 orang, aksi tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran aktivitas usaha di lingkungan RRI Makassar.

Sementara Aliansi Bara-Baraya Bersatu dijadwalkan menggelar aksi di Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Jalan Urip Sumoharjo.

Sekitar 50 orang akan menyikapi aktivitas pembangunan di atas lahan yang disebut masih dalam sengketa.

Dua agenda lainnya menyasar Bank Mandiri. HMI Cabang Makassar dijadwalkan menggelar aksi dengan membawa isu solidaritas boikot Bank Mandiri.

Aksi serupa juga direncanakan Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum. Mereka akan menyuarakan solidaritas boikot terhadap bank tersebut.

Dengan tersebarnya rencana aksi di berbagai wilayah, masyarakat diimbau memperhatikan kondisi lalu lintas dan menghindari titik-titik yang menjadi lokasi unjuk rasa. (*)

Comment