LENSA, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mengkaji pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus untuk mengelola ekosistem digital pemerintahan. Melalui skema tersebut, Lontara+ diarahkan menjadi pusat integrasi layanan digital seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bukan sekadar aplikasi pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan pembentukan UPT diperlukan agar pengembangan teknologi dan digitalisasi di lingkungan pemerintah kota Makassar berjalan dalam satu koordinasi. Selama ini, sejumlah perangkat daerah masih memiliki sistem dan aplikasi masing-masing yang belum sepenuhnya terintegrasi.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Ekosistem Digital Pemerintah Kota Makassar di Ruang Rapat Sekda Makassar, Selasa (18/11).
“Kita akan mengubah Lontara+ ini bukan hanya menjadi sebuah aplikasi lagi, tetapi lebih besar dari itu, yaitu menjadi sebuah ekosistem digital. Seluruh SKPD dan pemerintah kota harus menjalankan digitalisasi dalam satu naungan,” tegas Andi Zulkifly.
Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Andi meminta Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Bagian Hukum menyusun kajian pembentukan UPT. Kajian itu meliputi kelembagaan, pembagian tugas dan fungsi, kewenangan, hingga payung hukum.
Ia menegaskan UPT yang dibentuk nantinya harus memiliki kewenangan mengoordinasikan kebutuhan digitalisasi seluruh perangkat daerah, termasuk pengembangan aplikasi, integrasi sistem, dan pengamanan data.
“Ini harus dibuatkan tim. Jangan berjalan sendiri-sendiri karena pembentukan UPT membutuhkan kajian organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta payung hukum yang jelas. UPT ini nantinya harus memiliki kewenangan untuk menyentuh seluruh SKPD dalam hal digitalisasi dan pengamanan data,” ujar Andi Zulkifly.
Selain menyiapkan kelembagaan, Pemkot Makassar juga akan menata pengembangan aplikasi di setiap OPD.
Andi Zulkifly meminta seluruh perangkat daerah menginventarisasi aplikasi yang telah berjalan, termasuk kebutuhan penambahan fitur maupun pembaruan sistem untuk tahun anggaran mendatang.
Seluruh rencana tersebut harus dikoordinasikan melalui Diskominfo agar tidak terjadi tumpang tindih pengembangan aplikasi maupun penggunaan anggaran.
“Kalau kita bicara proses digitalisasi, semuanya harus dikoordinasikan melalui Diskominfo. Identifikasi seluruh kebutuhan aplikasi, apa yang ingin dibuat dan fitur apa yang perlu diperbarui, kemudian dilaporkan. Jangan ada lagi yang membuat sistem sendiri-sendiri tanpa koordinasi,” tegas Andi Zulkifly.
Andi Zulkifly menekankan integrasi data sebagai bagian penting dari pengembangan ekosistem digital. Menurut dia, penerapan kebijakan Satu Data masih menghadapi kendala karena sistem yang digunakan masing-masing instansi belum seluruhnya saling terhubung.
“Memang selama ini kita menghadapi kendala dalam penerapan Satu Data karena masing-masing instansi memiliki sistem sendiri dan belum semuanya terhubung. Tetapi kita harus memberikan contoh. Pemerintah Kota Makassar harus mulai membangun sistem yang saling terkoneksi,” kata Andi Zulkifly.
Di sisi lain, pengembangan Lontara+ juga akan diarahkan pada pembenahan mekanisme pelayanan dan pengaduan masyarakat. Andi Zulkifly meminta kedua fungsi tersebut dipisahkan secara jelas karena memiliki prosedur penanganan berbeda.
Ia mencontohkan permohonan penebangan pohon sebagai layanan publik yang membutuhkan persyaratan administrasi dan kejelasan lokasi. Sementara laporan mengenai saluran drainase tersumbat atau kerusakan fasilitas umum masuk dalam kategori pengaduan masyarakat.
“Harus dipandu dengan baik mana yang disebut pengaduan dan mana yang merupakan pelayanan. Kalau masyarakat ingin mengajukan permohonan penebangan pohon, itu masuk kategori pelayanan karena ada standar dan persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan pengaduan adalah laporan, kritik, saran, atau keluhan masyarakat terhadap suatu persoalan,” papar Andi Zulkifly.
Aspek keamanan informasi juga menjadi perhatian dalam rencana pengembangan tersebut. Andi Zulkifly meminta kebutuhan penerapan standar keamanan informasi, termasuk sertifikasi ISO 27001, ikut dikaji untuk melindungi data masyarakat dari potensi kebocoran dan penyalahgunaan.
“Yang harus kita pikirkan bukan hanya operasional dan pelaksanaan aplikasinya, tetapi juga pengamanannya. Jangan sampai data masyarakat, termasuk data perpajakan, mengalami kebocoran. Ini bisa menimbulkan persoalan hukum bagi pemerintah,” jelas Andi Zulkifly.
Melalui rencana pembentukan UPT dan pengembangan Lontara+, Pemkot Makassar ingin menyatukan pengelolaan layanan, aplikasi, serta data pemerintahan dalam satu ekosistem digital. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berorientasi pada pengembangan aplikasi, tetapi juga mendukung pelayanan publik yang lebih terintegrasi, aman, dan mudah diakses masyarakat. (*)
Comment