LENSA, MAKASSAR — Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyiapkan skema baru untuk mengurai antrean Solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Makassar. Sebanyak 45 SPBU akan ditata berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan konsumen.

Skema tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dengan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/9/2026).

Pertamina membagi SPBU ke dalam empat klaster. Tiga klaster telah dipetakan, yakni Klaster Pelabuhan, Klaster Perintis, dan Klaster Penyokong Solar di kawasan Pettarani. Sementara klaster keempat masih dalam tahap finalisasi.

“Jadi, kami bagi menjadi empat klaster, Pak,” kata Deny.

Klaster Pelabuhan mencakup empat SPBU, yakni SPBU Soekarno Hatta, SPBU Bandang, SPBU Paotere, dan SPBU Tentara Pelajar yang berada di ujung akses tol.

Pertamina memprioritaskan kawasan ini untuk pelayanan Solar karena sebagian besar konsumennya merupakan kendaraan logistik dan truk yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan.

“Di Klaster Pelabuhan ini karena memang mayoritas konsumennya adalah truk dan juga armada logistik, sehingga ini akan kami prioritaskan produk Solar, termasuk nanti rekonfigurasi nozzle,” jelas Deny.

Berbeda dengan klaster lain, Pertamina tidak memberlakukan pembatasan waktu pengisian Solar di kawasan pelabuhan. Kebijakan itu disesuaikan dengan aktivitas bongkar muat dan kedatangan kapal.

“Untuk Klaster Pelabuhan ini tidak ada jam pembatasan waktu pembeliannya. Prioritasnya untuk angkutan logistik,” ungkap Deny.

Klaster kedua berada di kawasan Perintis, mulai dari Bandara Sultan Hasanuddin hingga sekitar Universitas Hasanuddin (Unhas). Empat SPBU diprioritaskan di kawasan ini, yakni SPBU Pintu 1 Unhas, SPBU Tamalanrea atau depan BTP, SPBU Perintis/KM 16, dan SPBU KM 18/Pai.

Namun, Pertamina tetap memberlakukan pembatasan waktu pengisian Solar di kawasan tersebut.

“Di Klaster Perintis ini tetap kami berlakukan pembatasan waktu, karena kami amati dua bulan terakhir konsentrasi antrean di wilayah Perintis memang cukup mengganggu lalu lintas,” kata Deny.

Menurut Deny, kondisi jalan yang relatif terbatas membuat antrean kendaraan besar berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Kawasan tersebut juga menjadi jalur kendaraan logistik dan bus.

“Selain kondisi jalan yang relatif terbatas, kawasan tersebut juga banyak dilalui kendaraan logistik dan bus sehingga antrean kendaraan besar berpotensi mempengaruhi kelancaran lalu lintas,” tambah Deny.

Klaster ketiga berada di kawasan Pettarani sebagai penyokong pelayanan Solar. Kawasan ini menjadi jalur penghubung kendaraan dari arah Gowa menuju Perintis dan Maros.

Empat SPBU masuk dalam klaster tersebut, yakni kawasan Alauddin, Pengayoman, Pettarani, dan Veteran Utara.

Pertamina juga akan menerapkan pengaturan waktu pengisian di kawasan ini. Skemanya akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan karakteristik pengguna Solar.

Pengaturan itu, kata Deny, dapat dikombinasikan dengan kebijakan ganjil-genap sesuai arahan pemerintah daerah.

“Untuk wilayah Pettarani, sesuai dengan hasil pertemuan ini, bisa diberlakukan ganjil-genap di wilayah klaster dalam kota,” tutur Deny.

Adapun klaster keempat masih difinalisasi Pertamina sebagai bagian dari penataan pelayanan Solar di Makassar.

Deny mengatakan kondisi antrean BBM di Makassar saat ini sudah cenderung normal. Pertamina tetap mengevaluasi pengaturan jam pelayanan dan kebijakan ganjil-genap.

“Antrean di Kota Makassar sekarang sudah cenderung normal. Kami juga memperketat terutama dengan kebijakan ganjil-genap yang sudah diberlakukan,” kata Deny.

Menurut dia, konsumsi Pertalite dan Solar juga berada dalam kondisi normal. Namun, Solar membutuhkan pengaturan khusus karena antrean kendaraan di SPBU dapat berdampak terhadap lalu lintas.

“Produk gasoil atau Solar ini menjadi concern (kekuatiran) kita bersama. Karena memang ini perlu diatur,” lanjut Deny.

Pengaturan klaster dan jam pengisian yang telah diterapkan sebelumnya, kata Deny, menunjukkan hasil positif. Pertamina akan mengevaluasi skema tersebut bersama Pemerintah Kota Makassar.

“Harapannya kondisi yang sekarang sudah cenderung normal dan landai ini bisa seterusnya berlaku,” ucap Deny.

“Jadi, bukan hanya teman-teman yang mengisi kendaraan untuk Solar, tetapi juga pengguna jalan lain bisa menikmati dan merasakan kenyamanan,” tambah dia.

Pertamina juga menyesuaikan jam operasional SPBU untuk merespons perubahan kebutuhan BBM. Dari total 45 SPBU di Makassar, sebanyak 25 SPBU sempat dioperasikan selama 24 jam ketika antrean BBM meningkat.

Dalam kondisi normal, jumlah SPBU yang beroperasi 24 jam sebelumnya hanya sekitar 11 titik.

“Saat terjadi krisis itu kami operasionalkan 25 SPBU selama 24 jam. Tetapi dalam kondisi normal sebenarnya hanya 11 SPBU, artinya sudah naik dua kali lipat,” ungkap Deny.

Setelah kondisi kembali normal, operasional SPBU secara bertahap dikembalikan. Namun, delapan SPBU masih mendapatkan tambahan waktu pelayanan dengan rata-rata operasional hingga 18 jam.

Pertamina juga memastikan pengawasan distribusi Solar bersubsidi tetap berjalan. Pengawasan dilakukan bersama aparat kepolisian melalui satuan tugas yang dibentuk untuk mencegah penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

“Kami jajaran Pertamina juga terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian melalui satuan tugas yang dibentuk untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi,” tegasnya.

Pertamina akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk untuk memperkuat pengawasan di tingkat kecamatan.

Terkait kondisi antrean hingga akhir tahun, Deny mengatakan Pertamina akan terus menyesuaikan kebijakan berdasarkan perkembangan di lapangan.

“Kami juga melaporkan dan berkoordinasi terus dengan Bapak Wali Kota dan juga Pemprov,” tutup Deny. (*)