LENSA, MAKASSAR — Dinamika politik pemerintahan kembali menjadi perhatian menyusul perubahan sejumlah menteri dan pejabat strategis pada awal Oktober 2026. Pergantian tersebut dinilai tidak cukup dibaca sekadar sebagai perubahan nama dan jabatan, tetapi perlu dilihat dari konteks, arah kebijakan, kebutuhan pemerintahan, serta hasil yang diharapkan masyarakat.

Dalam perspektif politik, situasi tersebut dapat dianalogikan seperti adu penalti dalam sepak bola. Penendang dan penjaga gawang sama-sama membaca gerakan, menghitung momentum, mengendalikan emosi, dan menentukan keputusan dalam waktu singkat.

“Politik tidak jauh berbeda. Bedanya, lapangannya adalah negara dan konsekuensinya menyentuh kehidupan rakyat,” ujar Multazan Haseng dalam pandangannya.

Menurutnya, masyarakat perlu menyikapi perubahan politik secara kritis, tetapi tetap tenang dan berbasis informasi. Rumor tidak seharusnya menjadi dasar penilaian, namun narasi resmi pemerintah juga tetap perlu diuji melalui data, kebijakan, dan hasil nyata.

Ia menilai pergantian pejabat semestinya dapat diukur dari dampaknya terhadap pemerintahan dan masyarakat.

“Pertanyaannya sederhana: apa yang berubah, mengapa berubah, dan apa hasilnya setelah perubahan itu?” katanya.

Multazan menambahkan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi apabila disampaikan berdasarkan data dan argumentasi. Sebaliknya, kritik tanpa dasar berpotensi berubah menjadi kegaduhan politik.

Menurutnya, politik membutuhkan strategi dan keberanian, tetapi keduanya harus tetap dikendalikan akal sehat dan etika.

“Tidak semua persoalan harus dijawab dengan kegaduhan. Tidak semua kritik harus dibalas dengan kemarahan. Yang penting adalah kebijakan yang terukur dan hasil yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan pada akhirnya merupakan instrumen pelayanan publik, bukan tujuan akhir.

“Dalam adu penalti, satu gol menentukan skor. Tetapi dalam politik, satu keputusan dapat menentukan arah kehidupan jutaan manusia,” tegas Multazan.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus mengawal setiap perubahan pemerintahan dengan kritis, objektif, dan berdasarkan kepentingan publik.

“Bola boleh diarahkan ke sudut mana pun dan konfigurasi kekuasaan boleh berubah. Tetapi kompas negara tidak boleh kehilangan arah: kepentingan rakyat, hukum, keadilan, dan masa depan bangsa,” pungkasnya. (*)