LENSA, MAKASSAR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar menyiapkan pemenuhan tenaga dokter di sejumlah puskesmas guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Dinkes Makassar, Nursaidah Sirajuddin, mengatakan pemenuhan tenaga medis menjadi salah satu perhatian utama dalam evaluasi pelaksanaan Program JKN bersama BPJS Kesehatan.

Menurutnya, penataan pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Dokter Ida, sapaan akrab Nursaidah, menyebut salah satu poin krusial yang menjadi perhatian BPJS Kesehatan adalah pemenuhan rasio dokter di tingkat puskesmas agar sesuai standar pelayanan.

“Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan pemenuhan tenaga dokter karena hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan. Sesuai kriteria, satu dokter idealnya melayani 5.000 peserta,” papar Dokter Ida.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, memimpin Rapat Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Sekda, Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (14/10/2026).

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar bersama BPJS Kesehatan dalam mengoptimalkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Andi Zulkifly menekankan pentingnya menindaklanjuti data evaluasi BPJS Kesehatan. Sejumlah hal yang menjadi perhatian meliputi pemenuhan rasio tenaga medis, pembenahan sarana dan prasarana, serta penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Ia mengungkapkan, cakupan kepesertaan JKN di Kota Makassar telah mencapai 98,89 persen, baik peserta aktif maupun nonaktif. Meski demikian, masih terdapat sejumlah sektor pelayanan dasar yang perlu segera dibenahi.

Salah satu perhatian utama adalah puskesmas di wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan akses dan membutuhkan dukungan sarana maupun anggaran.

“Cakupan peserta kita sudah mencapai 98,89 persen, baik kategori aktif maupun nonaktif. Berdasarkan data evaluasi, pembenahan dan peningkatan anggaran perlu diprioritaskan untuk Puskesmas pulau, seperti Puskesmas Barrang Lompo dan Puskesmas Kodingareng, yang masuk kategori terpencil,” ujar Andi Zulkifly.

Selain wilayah kepulauan, Pemkot Makassar juga menyoroti tingginya beban pelayanan di sejumlah puskesmas wilayah daratan akibat ketimpangan rasio antara jumlah dokter dan masyarakat.

“Beban terbesar dalam perbandingan dokter dan masyarakat terjadi di Puskesmas Bulurokeng dan Puskesmas Kassi-Kassi. Ini menjadi catatan penting untuk segera dilakukan penataan SDM,” tegasnya.

Penataan tersebut juga diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga medis, dokter keluarga, serta penyediaan layanan spesifik seperti kesehatan gigi, mata, dan fisioterapi yang kebutuhannya semakin meningkat. (*)