Bakom RI: Kepercayaan Global Jadi Modal Pemerintahan Prabowo Perluas Pasar Ekspor

LENSA, JAKARTA — Penandatanganan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dan Perjanjian Perlindungan Investasi (IPA) di Brussel, Belgia, Sabtu, 21 November 2026, menjadi penanda menguatnya posisi tawar Indonesia di kancah perdagangan global.

Kesepakatan yang merampungkan hampir satu dekade perundingan ini dinilai mencerminkan tingginya kepercayaan dunia internasional terhadap kapasitas serta arah pembangunan ekonomi yang ditempuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Juru Bicara Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Dr. Teguh Santosa menegaskan, rampungnya dua instrumen perjanjian strategis tersebut bukan sekadar capaian teknis di bidang kepabeanan dan investasi. Menurut dia, kesediaan blok ekonomi beranggotakan 27 negara itu mengikatkan diri dalam perjanjian ambisius dengan Indonesia menunjukkan legitimasi global atas stabilitas politik dan arah kebijakan ekonomi nasional saat ini.

“Kedua kesepakatan ini memperlihatkan kepercayaan dunia internasional pada kapasitas dan jalan pembangunan yang dipilih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pasar global melihat adanya kepastian arah, stabilitas, serta keseriusan Indonesia dalam membangun fondasi ekonomi yang berdaya saing,” ujar Teguh di Jakarta, Minggu, 22 November 2026.

Penandatanganan dokumen IEU-CEPA dan IPA dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic. Prosesi yang disaksikan langsung oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen tersebut didahului pembicaraan sambungan telepon antara Presiden Prabowo Subianto dan von der Leyen guna memastikan percepatan implementasi perjanjian.

Teguh menambahkan, capaian di Brussel tersebut juga menjadi bukti konkret keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam mendiversifikasi mitra perdagangan internasional. Di tengah dinamika geopolitik global yang kerap memicu fragmentasi rantai pasok dan proteksionisme, Indonesia dinilai mampu menjaga keseimbangan diplomasi ekonomi tanpa bergantung pada satu kutub pasar tertentu.

“Keberhasilan pemerintah mendiversifikasi partner perdagangan internasional sangat krusial. Dengan terbukanya pasar Uni Eropa secara lebih luas, pelaku usaha nasional tidak lagi bertumpu pada pasar-pasar tradisional saja, tetapi memiliki akses langsung ke kawasan dengan daya beli tinggi dan standar industri yang maju,” kata dosen Hubungan Internasional tersebut.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, melalui IEU-CEPA, sebanyak 90,4 persen dari seluruh pos tarif ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa akan langsung menikmati bea masuk nol persen saat perjanjian berlaku penuh. Adapun 8,37 persen pos tarif lainnya akan mengalami penurunan secara bertahap dalam rentang waktu 3 hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif (tariff rate quota).

Fasilitas tarif preferensial tersebut mencakup sejumlah komoditas unggulan nasional, mulai dari produk tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furnitur, perikanan, hingga minyak kelapa sawit dan produk turunannya. Khusus untuk minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk olahannya, disepakati mekanisme kuota tarif yang meningkat secara bertahap dengan tetap mengacu pada ketentuan keberlanjutan yang berlaku.

Di sisi lain, keberadaan Perjanjian Perlindungan Investasi (IPA) memberikan payung hukum yang lebih kokoh bagi arus modal dua arah. Pemerintah berharap kepastian hukum ini mampu menarik masuknya investasi berkualitas serta transfer teknologi ramah lingkungan dari Eropa untuk menopang agenda hilirisasi dan pembangunan industri pengolahan di dalam negeri.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam keterangannya di Brussel menyebut kesepakatan ini sebagai salah satu perjanjian dagang paling ambisius yang pernah dicapai Uni Eropa di kawasan Asia. Menurut dia, perjanjian tersebut menghubungkan pasar Uni Eropa yang berpenduduk sekitar 450 juta jiwa dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sekaligus memberikan kepastian yang sangat dibutuhkan dunia usaha.

Senada dengan hal itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan proses ratifikasi dan penyelesaian prosedur hukum domestik berjalan tepat waktu. Pemerintah menargetkan perjanjian ini dapat mulai berlaku efektif (entry into force) pada tahun 2027 sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh industri padat karya dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menanggapi momentum tersebut, Teguh Santosa menekankan bahwa diplomasi ekonomi proaktif semacam ini tidak boleh berhenti pada satu kawasan. Ia menilai langkah pembukaan akses pasar dan penguatan perlindungan investasi harus terus dilanjutkan ke berbagai mitra strategis lainnya di dunia.

“Hal-hal seperti ini mesti dilanjutkan. Konsistensi dalam membuka pintu kerja sama ekonomi yang setara dan saling menguntungkan akan mempercepat transformasi struktur ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi gejolak global,” tutur Teguh.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan ekosistem industri di dalam negeri agar mampu memanfaatkan peluang bebas tarif secara optimal. Peningkatan standar mutu produk, efisiensi logistik, serta kepatuhan terhadap regulasi keberlanjutan global menjadi kunci agar produk Indonesia tidak sekadar masuk, tetapi mampu memenangi persaingan di pasar Eropa.

Dengan fondasi kepercayaan internasional yang kian solid dan peta jalan diversifikasi pasar yang terukur, pemerintah optimistis sinergi perdagangan dan investasi ini akan menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun mendatang. (*)

Comment