LENSA, MAKASSAR — Koordinator Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Armin Mustamin Toputiri, memaparkan proses penjaringan bakal calon ketua yang kini masih dalam tahap finalisasi teknis.

Menurut Armin, seluruh mekanisme pencalonan mengacu pada Peraturan Organisasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Partai Golkar Nomor 02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tentang penyelenggaraan Musyawarah Daerah.

“Prinsipnya, SC saat ini masih menyiapkan seluruh materi, termasuk tata tertib (tatib) Musda. Di dalam tatib itu sudah diatur mekanisme penjaringan calon,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, terdapat 10 syarat formal yang harus dipenuhi bakal calon Ketua DPD I Golkar Sulsel. Di antaranya tidak pernah terlibat dalam G30S/PKI, pernah aktif sebagai pengurus Golkar minimal lima tahun atau satu periode, serta memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 30 persen dari total pemilik hak suara.

“Proses penjaringan sepenuhnya mengacu pada juklak dari DPP. Kami menjalankannya secara mutatis mutandis, artinya tidak ada perubahan, termasuk ketentuan dukungan 30 persen,” jelas mantan anggota DPRD Sulsel tersebut.

Secara teknis, lanjut Armin, panitia hanya bertugas menyediakan formulir pendaftaran sesuai persyaratan. Para bakal calon nantinya mengisi berkas tersebut disertai dokumen pendukung sebagai bukti administratif.

“Setelah berkas dikembalikan, tugas SC hanya melakukan checklist kelengkapan administrasi,” katanya.

Selanjutnya, seluruh berkas akan diserahkan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar untuk dilakukan penilaian. Armin menegaskan, SC tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kelayakan kandidat.

“Penilaian akhir sepenuhnya ada di DPP. Kami hanya memastikan proses penjaringan berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa keputusan akhir mengenai siapa yang berhak maju sebagai calon akan ditentukan oleh DPP, termasuk Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

Terkait jadwal penjaringan, Armin menyebut masih menunggu kepulangan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muhidin M Said, yang dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 18 April 2026.

“Setelah itu baru akan digelar rapat pleno untuk menetapkan seluruh jadwal, mulai dari penjaringan hingga pelaksanaan Musda. Saat ini, baru item tahapan yang disusun, sementara tanggalnya masih kosong,” pungkasnya. (*)