LENSA, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mengebut pembangunan Stadion Untia di Kecamatan Biringkanaya. Tahap manajemen konstruksi ditargetkan rampung paling lambat awal Maret 2026, mendatang. 

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan saat ini pembangunan Stadion Untia masih berada pada tahap manajemen konstruksi yang telah ditenderkan sejak Desember 2025. Tahap ini mencakup penyusunan desain dasar hingga kajian teknis pembangunan stadion.

“Jadi manajemen konstruksi ini melahirkan bagaimana gambaran desain dasarnya Stadion Untia ini, bagaimana Detail Engineering Design (DED)-nya. Itu pasti sudah ada rancangannya di situ,” kata Andi Zulkifly.

Setelah tahap manajemen konstruksi rampung, kata Andi Zulkifly, dilanjutkan dengan tahapan penimbunan lahan. Rencananya, akan dilaksanakan pada bulan April atau Mei 2026. 

“Insha Allah, di bulan April atau Mei, mudah-mudahan bisa kita mulai tahap penimbunan” ujar Andi Zulkifly, saat ditemui di Novotel Hotel Makassar, Kamis (29/1/2026). 

 Andi Zulkifly menjelaskan proyek Stadion Untia masuk dalam skema multiyears. Di mana, ditargetkan konstruksi fisik rampung pada 2027.

“Dengan perencanaan yang rampung, kita harapkan pada 2028 stadion sudah bisa berdiri,” kata dia.

Diketahui, Stadion Untia yang berlokasi di Kecamatan Biringkanaya ini merupakan program prioritas Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2026. 

Di mana sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar telah memulai tahapan awal pembangunan Stadion Untia dengan membuka proses tender manajemen konstruksi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 

Pengumuman tender dilakukan pada 31 Desember 2025 dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

Pemkot Makassar menetapkan pagu anggaran sebesar Rp7 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp6,9 miliar.

 Paket ini dikategorikan sebagai jasa konsultansi badan usaha konstruksi dengan metode seleksi prakualifikasi dua file. Penilaian menitikberatkan kualitas teknis dengan bobot 80 persen dan biaya 20 persen. (*)