LENSA, TAKALAR — Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti 32 rekomendasi DPRD Kabupaten Takalar usai rapat paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Kamis (30/4/2026).

Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD Takalar tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Takalar bersama DPRD dalam menyatukan langkah percepatan pembangunan daerah, terutama di sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan penguatan ekonomi digital.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Takalar Muhammad Rijal, didampingi Wakil Ketua DPRD Irwan. Turut hadir Bupati Takalar, Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi, Wakapolres Takalar Kompol Alauddin Torki, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam forum tersebut, Ketua Pansus LKPJ dari Fraksi PKB, Habibie Abdullah, membacakan laporan sekaligus menyampaikan 32 poin rekomendasi kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut mencakup evaluasi tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, penguatan data pembangunan, hingga sektor pertanian.

Menanggapi hal itu, Bupati Daeng Manye menyampaikan apresiasi atas kerja DPRD yang dinilai telah memberikan masukan strategis bagi arah pembangunan daerah ke depan.

“Rekomendasi dari DPRD menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah perbaikan dan arah kebijakan pembangunan yang lebih terukur,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh rekomendasi akan dipelajari secara menyeluruh dan ditindaklanjuti secara serius sebagai bagian dari upaya penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mempercepat pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Takalar harus terus diperkuat agar agenda pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti arah pembangunan Takalar yang kini difokuskan pada peningkatan daya saing daerah melalui penguatan ekonomi digital. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain itu, sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas utama, terutama pembangunan jalan dan jembatan yang selama ini menjadi aspirasi dominan masyarakat.

Ketua Pansus LKPJ, Habibie Abdullah, menegaskan bahwa infrastruktur menjadi poin paling menonjol dalam rekomendasi DPRD tahun ini.

“Masalah jalan dan jembatan menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Karena itu, sektor ini menjadi fokus utama rekomendasi kami,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada konektivitas wilayah, tetapi juga berpengaruh terhadap penguatan sektor pertanian, distribusi hasil panen, serta percepatan program swasembada pangan.

Selain itu, Pansus juga menyoroti pentingnya pembenahan basis data daerah agar perencanaan pembangunan lebih akurat dan tepat sasaran.
“Data yang valid menjadi dasar utama dalam merancang program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

Pansus DPRD Takalar juga kembali mendorong pengaktifan Rumah Sakit Galesong yang hingga kini belum beroperasi optimal, meski telah dua kali masuk dalam rekomendasi DPRD.

“RS Galesong kembali kami dorong untuk segera diaktifkan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di sektor kesehatan,” tegas Habibie.

DPRD memastikan akan terus mengawal seluruh rekomendasi tersebut agar dapat direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Rapat paripurna ditutup pukul 15.10 Wita dengan harapan hasil evaluasi LKPJ 2025 tidak berhenti sebagai catatan administratif, melainkan menjadi pijakan konkret dalam mempercepat kemajuan Kabupaten Takalar. (*)