LENSA, TAKALAR – Program pengadaan aplikasi layanan pintar di tingkat desa di Kabupaten Takalar, Sulsel, tahun anggaran 2025 tuai sorotan.

Pasalnya, fasilitas teknologi yang diharapkan mampu mengotomatisasi dan mempermudah layanan administrasi di tingkat desa tersebut justru terkesan mubazir.

Alih-alih meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mesin-mesin canggih yang telah didistribusikan ke sejumlah desa di Kabupaten Takalar ini diduga hanya menjadi pajangan di kantor desa.

Sumber menyebutkan, penyebab utama tidak beroperasinya fasilitas layanan pintar ini berakar pada absennya pendampingan teknis dari pihak penyedia atau vendor.

“Sejak datangnya alat ini sampai sekarang belum pernah difungsikan, karena pihak operator belum pernah datang untuk melakukan sosialisasi, serta belum ada pelatihan cara pengoperasiannya,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya, Senin (26/10/2026).

Sumber mengeluhkan mengingat besarnya alokasi anggaran yang telah digelontorkan untuk menyukseskan program layanan pintar tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengadaan satu unit alat layanan pintar ini ditaksir mencapai diangka Rp 23 jutaan per desa include dengan anggaran bimteknya.

“Pembayaran semua sudah lunas tapi alatnya belum berfungsi, dan manfaatnya belum dirasakan masyarakat,” sambung sumber menambahkan.

Pada awalnya, sambung sumber inovasi teknologi ini digadang-gadang dapat mempercepat birokrasi dan memangkas waktu warga dalam mengurus berbagai dokumen.

Namun, ketiadaan instruksi pemakaian dan penelantaran pasca-distribusi membuat visi digitalisasi layanan desa tersebut belum bisa terealisasi.

“Tidak berfungsinya alat layanan pintar ini tentunya sangat disayangkan karena menghilangkan potensi kemudahan layanan bagi masyarakat luas,” pungkas sumber.

Kondisi ini memunculkan desakan agar Pemerintah Kabupaten Takalar segera turun tangan untuk mengevaluasi vendor atau pihak penyedia yang bertanggung jawab atas alat tersebut.

Para aparatur desa sangat menantikan tindak lanjut nyata berupa pelatihan komprehensif agar mereka mampu mengoperasikan alat bernilai puluhan juta itu dengan baik dan benar.

“Tanpa adanya bimbingan teknis yang memadai, pihak desa tentu tidak berani mengambil risiko kerusakan jika harus mencoba-coba mengoperasikannya sendiri,” ujar salah seorang kepala desa di Takalar yang tak ingin disebutkan namanya, Senin (26/10/2026.

Sampai berita ini dipublis belum ada konfirmasi resmi dari pihak penyedia atau vendor layanan pintar tersebut. (*)