Pemimpin Tertinggi Iran Tewas dalam Serangan AS–Israel, Teheran Tetapkan 40 Hari Berkabung

Ayatollah Ali Khamenei.

LENSA, TEHERAN – Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran sejak 1989, dilaporkan tewas setelah serangan militer besar yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026, menurut konfirmasi dari media pemerintah Iran dan pernyataan pejabat Amerika Serikat.

Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari, serta libur kerja selama satu minggu, setelah negara tersebut menyatakan bahwa Khamenei telah mencapai “martir” dalam serangan tersebut.

Serangan dan Balasan yang Memicu Eskalasi Konflik

Operasi militer gabungan AS–Israel melibatkan serangkaian serangan udara dan rudal ke sejumlah target strategis di Iran, termasuk lokasi-lokasi militer dan infrastruktur penting. Serangan itu memicu reaksi keras dari Iran yang langsung melancarkan serangan rudal dan drone terhadap target di wilayah Israel serta pangkalan militer AS di Timur Tengah.

Sejak berita kematian Khamenei tersebar, ketegangan meningkat tajam di kawasan. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) memperingatkan akan melancarkan operasi “paling hebat dalam sejarah Republik Islam” sebagai balasan terhadap serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi mereka.

Reaksi Dunia dan Dampak Regional

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Presiden AS Donald Trump sebelumnya mendukung operasi tersebut, dengan Trump menyatakan kematian Khamenei sebagai “kesempatan bagi rakyat Iran untuk mengambil kembali negara mereka.” Namun, serangan ini juga memicu kekhawatiran global akan eskalasi perang lebih luas di Timur Tengah dan potensi gangguan besar pada stabilitas regional serta pasar energi dunia.

Warisan dan Kontroversi Khamenei

Khamenei, yang berusia 86 tahun pada saat kematiannya, telah memimpin Iran selama lebih dari tiga dekade, menjadi figur sentral dalam kebijakan luar negeri dan dalam negeri negara tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Iran dikenal memiliki hubungan yang tegang dengan Barat, mendukung milisi di wilayah—termasuk di Lebanon dan Palestina—dan menghadapi sanksi internasional terkait program nuklirnya. (*)

Comment