Warga Bontoala Keluhkan Infrastruktur, Lukman B. Kady Siap Perjuangkan di DPRD Sulsel

LENSA, GOWA– Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Lukman B. Kady, menggelar reses masa sidang II di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Senin (23/2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan mendesak di tingkat desa.

Pertemuan yang berlangsung di salah satu titik kumpul warga itu dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga kalangan pemuda. Antusiasme warga terlihat saat sesi penyampaian aspirasi, khususnya terkait kebutuhan infrastruktur dasar.

Mantan Kepala Desa Bontoala, Muh. Yusuf Muin, dalam forum tersebut menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di wilayahnya. Ia menyoroti kondisi jalan dan drainase yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

“Kami berharap ada perhatian nyata untuk perbaikan jalan dan drainase. Ini kebutuhan mendasar masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi warga,” ujarnya.

Menanggapi berbagai masukan itu, Lukman B. Kady menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan dikawal melalui mekanisme di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menyebut reses sebagai momentum penting bagi anggota dewan untuk mendengar langsung suara konstituen.

“Setiap aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi tanggung jawab kami untuk diperjuangkan. Reses bukan sekadar agenda formal, tapi ruang untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan harus berjalan merata agar tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah, baik antara desa dan kota maupun antar kecamatan. Ia menilai pemerataan infrastruktur menjadi salah satu fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain persoalan fisik, warga juga menyampaikan harapan terkait peningkatan pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Lukman menyatakan akan mendorong program pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan UMKM, agar mendapat perhatian lebih dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Pembangunan bukan hanya soal jalan dan bangunan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Semua harus berjalan seimbang,” tambahnya.

Comment