LENSA, MAKASSAR – Nilai rupiah yang terus anjlok disusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang tiba-tiba naik dengan harga yang cukup tinggi picu mahasiswa di Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa. 

Kamis (11/6/2026) siang, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pertigaan Hertasning- AP Pettarani.

Selain membakar ban dan orasi, dalam aksinya, mahasiswa juga terlihat membentangkan spanduk bertuliskan “Rezim Prabowo-Gibran: Pengkhianat Rakyat,”.

Sementara poin tuntutan yang mereka tulis pada spanduk tersebut diantaranya mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan nilai tukar rupiah, menolak kenaikan harga BBM pertamax (nonsubsidi), dan mendesak agar UU Polri segera dicabut.

Mahasiswa juga membakar ban bekas di badan jalan, memblokade sebagian ruas jalan dan menyadera truk tronton untuk dijadikan sebagai mimbar orasi.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes keras terhadap berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat. 

Ketua GAM, Fajar Wasis, yang memimpin jalannya unjuk rasa menegaskan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah menjadi kekhawatiran di tengah masyarakat.

“Ketika nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan, maka muncul kekhawatiran stabilitas ekonomi,” kata Fajar di lokasi.

Fajar menjelaskan kondisi ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah. Melemahnya rupiah disebut memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa.

“Ini kemudian mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen,” tegasnya.

Olehnya itu, ia mendesak agar pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Begitupun harga BBM yang tiba-tiba naik, seperti Pertamax Ron 92 dari angka Rp12.300 menjadi Rp16.250 perliter

“Kondisi ini bisa memunculkan efek domino di masyarakat. Apabila tidak diantisipasi, maka masyarakat akan merasakan efek buruknya,” ucap Fajar.

Kata dia, kenaikan harga BBM meskipun non subsidi, tapi tetap berapotensi meningkatkan biaya distribusi barang, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga menekan daya beli masyarakat.

Selain isu kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah, mahasiswa juga menyoroti pengesahan Revisi UU Polri.

Fajar bilang, kontraversi pembahasan dan pengesahan revisi UU Polri juga menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. 

“Dalam kurun waktu yang relatif singkat, pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan Rancangan UU Kepolisian, prosesnya kurang dari tiga pekan,” timpalnya. (*)