LENSA, TAKALAR – Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan komitmennya menindaklanjuti 32 rekomendasi DPRD Kabupaten Takalar usai rapat paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Takalar Tahun 2025, Kamis (30/4/2026).

Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD Takalar itu menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Takalar dan DPRD dalam menyatukan langkah untuk mempercepat pembangunan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi digital.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Takalar Muhammad Rijal didampingi Wakil Ketua DPRD Irwan. Turut hadir Bupati Takalar Daeng Manye, Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi, Wakapolres Takalar Kompol Alauddin Torki, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam forum tersebut, Ketua Pansus LKPJ dari Fraksi PKB, Habibie Abdullah, membacakan laporan sekaligus menyampaikan 32 poin rekomendasi kepada pemerintah daerah. Rekomendasi itu mencakup evaluasi tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, penguatan data pembangunan, hingga sektor pertanian.

Menanggapi hal itu, Bupati Takalar Daeng Manye menyampaikan apresiasi atas kerja DPRD yang dinilai telah memberikan masukan strategis bagi arah pembangunan daerah ke depan.

“Rekomendasi dari DPRD menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah perbaikan dan arah kebijakan pembangunan yang lebih terukur,” ujar Daeng Manye.

Ia menegaskan, seluruh rekomendasi yang disampaikan legislatif akan dipelajari secara menyeluruh dan ditindaklanjuti dengan serius sebagai bagian dari upaya penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mempercepat pembangunan serta menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Takalar harus terus diperkuat agar agenda pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.

Daeng Manye juga menyoroti arah pembangunan Takalar yang kini difokuskan pada peningkatan daya saing daerah melalui penguatan ekonomi digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain transformasi ekonomi, sektor infrastruktur tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah, terutama pembangunan jalan dan jembatan yang selama ini menjadi aspirasi dominan masyarakat.

Ketua Pansus LKPJ Habibie Abdullah menegaskan bahwa infrastruktur menjadi poin paling menonjol dalam rekomendasi DPRD tahun ini.

“Masalah jalan dan jembatan menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Karena itu, sektor ini menjadi fokus utama rekomendasi kami,” kata Habibie.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada konektivitas wilayah, tetapi juga berpengaruh besar terhadap penguatan sektor pertanian, distribusi hasil panen, dan percepatan program swasembada pangan.

Selain itu, Pansus juga menyoroti pentingnya pembenahan database daerah agar perencanaan pembangunan lebih akurat dan tepat sasaran.

“Data yang valid menjadi dasar utama dalam merancang program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

Pansus DPRD Takalar juga kembali mendorong pengaktifan Rumah Sakit Galesong yang hingga kini belum beroperasi optimal, meski telah dua kali masuk dalam rekomendasi DPRD.

“RS Galesong kembali kami dorong untuk segera diaktifkan karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di sektor kesehatan,” tegas Habibie.

DPRD memastikan akan terus mengawal seluruh rekomendasi tersebut agar benar-benar direalisasikan pemerintah daerah dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Rapat paripurna ditutup pada pukul 15.10 Wita dengan harapan kuat agar hasil evaluasi LKPJ 2025 tidak berhenti sebagai catatan administratif, melainkan menjadi pijakan konkret untuk mempercepat kemajuan Kabupaten Takalar. (*)