LENSA, MAKASSAR — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Yeni Rahman, menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam rapat Komisi E DPRD Sulsel terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025, khususnya pada sektor pendidikan.

Rapat di ruang Komisi E, kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar, menghadirkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mitra kerja dalam rangka evaluasi kinerja program dan capaian indikator pendidikan.

Dalam forum tersebut, Yeni Rahman menyoroti tiga isu utama yang dinilai memerlukan perhatian serius dan penanganan terstruktur.

Pertama, terkait capaian Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2025 yang menunjukkan ketimpangan hasil antar mata pelajaran serta masih berada pada kategori menengah ke bawah secara nasional. Ia menilai capaian tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan persoalan yang lebih mendasar pada kualitas literasi dan numerasi siswa.

“Capaian TKA ini harus dibaca secara utuh. Ini bukan sekadar soal peringkat, tetapi indikator bahwa penguatan kompetensi dasar siswa, khususnya literasi dan numerasi, belum berjalan optimal,” ujar Yeni Rahman.

Kedua, ia menekankan perlunya penguatan peran pengawas sekolah, baik dari sisi kewenangan maupun efektivitas pelaksanaan tugas. Menurutnya, rasio pengawas terhadap jumlah sekolah yang tidak seimbang serta tingginya beban kerja berdampak langsung pada lemahnya fungsi pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan.

Yeni juga menyoroti pentingnya penataan sistem penugasan pengawas agar diisi oleh sumber daya yang kompeten dan memiliki kapasitas pembinaan yang memadai.

“Pengawasan tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Diperlukan penguatan fungsi substantif agar pengawas benar-benar mampu memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai standar mutu,” tegasnya.

Ketiga, ia menggarisbawahi urgensi penguatan pembelajaran matematika sejak jenjang pendidikan dasar. Yeni Rahman menilai rendahnya capaian di tingkat menengah merupakan akumulasi dari lemahnya fondasi numerasi sejak dini.

Ia mengungkapkan, masih ditemukan siswa pada jenjang pendidikan menengah yang belum menguasai kemampuan dasar berhitung, yang seharusnya telah tuntas di tingkat sekolah dasar.

“Kualitas hasil belajar di tingkat atas sangat ditentukan oleh kekuatan fondasi di jenjang bawah. Karena itu, penguatan numerasi harus dimulai sejak SD, dengan dukungan kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yeni Rahman mendorong adanya langkah intervensi yang lebih terarah, berbasis data, serta didukung oleh sinergi lintas level pemerintahan guna memperbaiki kualitas pembelajaran secara menyeluruh. (*)