LENSA, MAKASSAR — Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar pada 2025 tercatat sebagai yang tertinggi di Sulawesi Selatan dan menembus peringkat tujuh nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, IPM Makassar masuk kategori tinggi mencapai 85,66.
Capaian tersebut menempatkan Makassar di posisi teratas dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Secara nasional, angka itu mengantarkan Makassar ke jajaran tujuh besar kota dengan kualitas pembangunan manusia terbaik di Indonesia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, mengatakan peningkatan IPM mencerminkan keberlanjutan kebijakan pembangunan yang menyentuh aspek dasar kehidupan masyarakat.
“Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat positif. Ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar dipimpin pak Wali Kota dna ibu Wawali dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Roem, Jumat (26/12/2025).
Menurut Roem, capaian IPM 2025 menunjukkan arah kebijakan Pemerintah Kota Makassar berada pada jalur yang tepat di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Ia menilai tren IPM Makassar terus menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun.
BPS mencatat, kenaikan IPM Makassar ditopang oleh tiga komponen utama. Pertama, sektor kesehatan yang tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup.
Kedua, sektor pendidikan melalui peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Ketiga, standar hidup layak yang diukur dari pengeluaran per kapita masyarakat.
Roem menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif lintas perangkat daerah, dukungan pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat.
“Sinergi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong perbaikan pada tiga dimensi utama IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak,” tutur Roem.
Ia menambahkan, sektor komunikasi dan informatika turut berkontribusi melalui percepatan transformasi digital pemerintahan. Diskominfo, kata Roem, mendorong tata kelola yang lebih transparan dan responsif, termasuk lewat pengembangan platform layanan digital Lontara+.
“Digitalisasi layanan publik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan informasi yang berkualitas,” terang Roem.
Dikatakan, salah satu upaya konkret yang dilakukan Diskominfo Kota Makassar, adalah melalui pengembangan dan pemanfaatan platform Lontara+, yang menjadi sarana integrasi layanan informasi dan pelayanan publik berbasis digital.
Melalui Lontara+, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan pemerintah secara lebih mudah, cepat, dan transparan.
Roem menambahkan, pemanfaatan teknologi informasi yang merata dan inklusif diharapkan mampu memperkecil kesenjangan akses layanan publik, sekaligus mendorong peningkatan literasi digital masyarakat.
Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Makassar.
“Ke depan, Diskominfo akan terus memperkuat inovasi digital dan kolaborasi lintas sektor agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Roem.
Dengan capaian IPM yang terus meningkat, Pemerintah Kota Makassar optimistis mampu mempertahankan posisi strategisnya sebagai kota dengan kualitas pembangunan manusia terbaik di Sulawesi Selatan, sekaligus berdaya saing di tingkat nasional.
Adapun, sisi lain dari hasil kinerja Pemerintah Kota Makassar yakni. Pertumbuhan ekonomi 5,39 persen, Inflasi 2,61 persen, rasio gini 0,391, IPM 85,66 persen, kemiskinan 4,43 persen.
Kemudian, tingkat pengangguran terbuka 9,60 persen, indeks reformasi birokrasi 76,78, tingkat partisipasi angkatan kerja 60,65, nilai sakip 69,69, nilai MCSP KPK 87,00, indeks pembangunan pemuda 57,67 persen. (*)
Comment