LENSA, MAKASSAR — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Selatan mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni 2026 mendatang.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni menunjuk Harmansyah sebagai Ketua Steering Committee (SC) atau panitia pengarah Muprov VIII Kadin Sulsel.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kadin Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: Skep/009/DP/III/2026 tentang Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pengarah serta Panitia Pelaksana Musyawarah Provinsi VIII Kadin Sulsel.

Figur Harmansyah sendiri dikenal luas sebagai organisator dan pengusaha yang memiliki rekam jejak panjang di berbagai organisasi kepemudaan, dunia usaha hingga politik.

Selain menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Sulsel, Harmansyah juga merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Di kalangan pengusaha muda, namanya cukup dikenal karena pernah menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) BPD HIPMI Sulsel periode 2016-2019.

Tak hanya aktif di organisasi pengusaha, Harmansyah hingga kini juga masih dipercaya memimpin Karang Taruna Sulawesi Selatan. Kiprahnya di organisasi sosial kepemudaan dinilai menjadi salah satu modal penting dalam membangun komunikasi lintas sektor dan memperkuat jejaring kolaborasi.

Di level nasional, Harmansyah juga tercatat menjabat sebagai Komisaris di perusahaan BUMN sektor infrastruktur, PT Waskita Toll Road. Pengalaman tersebut disebut semakin memperkuat kapasitasnya dalam mengawal agenda-agenda strategis organisasi, khususnya yang berkaitan dengan investasi dan pembangunan ekonomi daerah.

Dengan latar belakang organisasi dan pengalaman manajerial yang dimiliki, penunjukan Harmansyah sebagai Ketua SC dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan Muprov VIII Kadin Sulsel berjalan profesional dan kondusif.

Dengan amanah tersebut, Harmansyah menegaskan kesiapannya untuk memastikan seluruh tahapan Muprov berjalan lancar, demokratis dan sesuai aturan organisasi.

“Muprov ini bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, tetapi momentum konsolidasi dunia usaha Sulawesi Selatan untuk memperkuat peran Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Harmansyah, Selasa (26/5/2026).

Ia menegaskan, Steering Committee akan mengawal seluruh proses mulai dari tahapan administrasi, penjaringan calon ketua hingga pelaksanaan sidang-sidang organisasi agar berlangsung transparan, profesional dan menjunjung tinggi AD/ART organisasi.

Menurut Harmansyah, Muprov VIII Kadin Sulsel harus menjadi ruang lahirnya gagasan besar untuk memperkuat iklim investasi dan memperluas kolaborasi antara dunia usaha dengan pemerintah daerah.

“Kami ingin menghadirkan Muprov yang berintegritas, kondusif dan melahirkan kepemimpinan yang mampu membawa Kadin Sulsel lebih progresif dan adaptif terhadap perkembangan dunia usaha,” katanya.

Ia juga menilai, tantangan ekonomi global saat ini menuntut organisasi pengusaha untuk bergerak lebih cepat dan solid dalam menciptakan peluang usaha baru, memperkuat UMKM serta membuka ruang investasi di berbagai sektor strategis.

Karena itu, lanjutnya, Muprov VIII bukan hanya agenda seremonial lima tahunan, tetapi momentum penting menentukan arah organisasi dalam menjawab tantangan ekonomi Sulawesi Selatan ke depan.

Pelaksanaan Muprov di Kabupaten Bulukumba disebut menjadi simbol semangat baru Kadin Sulsel untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah. Lokasi wisata Hakuna Matata dipilih karena dinilai mampu menghadirkan suasana musyawarah yang lebih terbuka sekaligus memperkenalkan potensi pariwisata dan investasi di wilayah selatan Sulawesi Selatan.

Sejumlah pengurus Kadin kabupaten/kota di Sulsel dikabarkan mulai melakukan konsolidasi internal menjelang pembukaan tahapan pencalonan. Muprov VIII diprediksi bakal berlangsung dinamis mengingat agenda tersebut akan menentukan arah kepemimpinan Kadin Sulsel lima tahun ke depan.

Selain menjadi ajang konsolidasi organisasi, forum tersebut juga diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis bagi penguatan ekonomi daerah, termasuk mendorong investasi, hilirisasi sektor unggulan dan pengembangan kawasan industri baru di Sulawesi Selatan. (*)