LENSA, TAKALAR – Komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan kepentingan masyarakat kembali ditunjukkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan warga Desa Laikang dengan pihak PT Tiran di Ruang Badan Musyawarah DPRD Takalar, Senin (8/6/2026).

RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal, dan dihadiri Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, Wakapolres Takalar, sejumlah anggota DPRD lintas daerah pemilihan, perwakilan PT Tiran, Pemerintah Desa Laikang, serta tokoh dan perwakilan masyarakat setempat.

Forum ini menjadi ruang dialog terbuka guna membahas berbagai aspirasi masyarakat terkait rencana pengembangan Kawasan Industri Laikang yang selama ini menjadi perhatian publik.

Ketua DPRD Takalar Muhammad Rijal menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap suara masyarakat mendapat ruang yang layak dalam proses pembangunan daerah.

“Komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan investor sangat penting agar pembangunan berjalan secara transparan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menjelaskan bahwa pengembangan Kawasan Industri Laikang merupakan program yang telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu dan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurut Daeng Manye, pemerintah daerah mendukung investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

“Kehadiran investasi harus menjadi peluang bagi kemajuan daerah tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.

Dalam sesi dialog, masyarakat Desa Laikang menyampaikan sejumlah pertanyaan dan masukan, termasuk terkait informasi yang beredar mengenai rencana pembangunan pabrik nikel di kawasan tersebut.

Menanggapi hal itu, perwakilan PT Tiran dan Kawasan Industri Takalar (KITA), Jimmy, memastikan bahwa tidak ada agenda pembangunan pabrik nikel dalam rencana pengembangan kawasan industri yang saat ini disiapkan.

“Informasi tersebut perlu diluruskan. Tidak ada rencana pembangunan pabrik nikel di kawasan industri yang dimaksud,” jelas Jimmy di hadapan peserta rapat.

Pertemuan berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh keterbukaan. Seluruh pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan harapan demi terciptanya kesepahaman bersama.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Takalar berencana menggelar pertemuan lanjutan guna menghadirkan penjelasan yang lebih rinci mengenai rencana pembangunan kawasan industri. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk transparansi serta menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang jelas dan akurat.

Sehingga diharapkan, komunikasi yang terus terjalin antara pemerintah, investor, dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi kemajuan Desa Laikang dan Kabupaten Takalar secara keseluruhan. (*)