PKS Sulsel Bidik Lonjakan Kursi Legislatif di Pemilu 2029

Ketua PKS Sulsel Anwar Faruq.

LENSA, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan menargetkan lonjakan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029 mendatang.

Ketua DPTW PKS Sulsel periode 2025–2030, Anwar Faruq, menegaskan ambisi tersebut usai resmi dilantik dalam Muswil VI PKS di Hotel Claro, Makassar, Minggu (24/8/2025).

“Instruksi dari Presiden PKS jelas, kita harus fokus pada kaderisasi dan pemenangan pemilu. Target kita dua kali lipat dari capaian sekarang,” ujar Anwar.

PKS Sulsel mengusung program K2P2 (Kader dan Kaderisasi Pemenangan Pemilu) sebagai mesin penggerak. Fokusnya, memperkuat struktur partai dan merekrut kader baru yang potensial.

Pada Pileg 2024 lalu, PKS Sulsel sukses meraih 57 kursi DPRD kabupaten/kota, 7 kursi DPRD provinsi, dan 2 kursi DPR RI. Untuk 2029, Anwar menargetkan 14 kursi di DPRD provinsi dan 4 kursi DPR RI.

“Dapil Sulsel 2 punya peluang besar, apalagi kita punya incumbent. Kita akan siapkan caleg-caleg kompetitif,” tambahnya.

Beberapa dapil prioritas disebut antara lain Makassar (Sulsel 1), Gowa–Takalar (Sulsel 3), Maros–Pangkep–Barru–Parepare (Sulsel 6), Sidrap–Pinrang–Enrekang (Sulsel 9), serta Luwu Raya (Sulsel 11).

Selain target politik, wajah baru juga mendominasi struktur kepengurusan PKS Sulsel. Hampir 50 persen ketua DPD kini diisi anak muda milenial, yang diyakini bisa mendongkrak soliditas partai.

Program penguatan basis massa seperti PKS Masuk Desa juga siap digalakkan kembali, disertai jurus-jurus baru yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf dalam arahannya menegaskan pentingnya soliditas, militansi, dan kolaborasi antara struktur partai dan pejabat publik.

“Pengurus wilayah adalah ujung tombak perjuangan. Berjuanglah memajukan daerah, bersinergi dengan pemerintah daerah, tapi tetap kritis dan solutif demi rakyat,” tegas Almuzzammil.

Ia menambahkan, sikap kritis PKS bukan untuk melemahkan pemerintah, melainkan untuk memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. (*)

Comment