LENSA, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, membuka kegiatan sosialisasi literasi dan edukasi keuangan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang digelar PT BPR Sulawesi Mandiri di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (19/11/2025).
Kegiatan bertema “ASN Cerdas Finansial di Era Maraknya Aktivitas Keuangan Ilegal” itu menyoroti meningkatnya tawaran investasi dan layanan keuangan ilegal di masyarakat.
Dalam pidatonya, Aliyah menekankan peran ASN sebagai teladan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Menurutnya, ASN kerap menjadi sasaran penawaran investasi berisiko karena dinilai memiliki pendapatan stabil.
“ASN harus berada di garda terdepan dalam praktik keuangan yang sehat, mulai dari mengatur gaji, menabung, mengelola utang secara bijak, hingga mempersiapkan masa pensiun,” kata Aliyah.
Aliyah menyebut empat isu utama yang perlu diperkuat di lingkungan ASN, yakni peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perlindungan ASN dan pensiunan dari praktik ilegal, kolaborasi pemerintah dengan lembaga keuangan, serta penegakan hukum atas aktivitas keuangan yang tidak memiliki izin.
Dalam kesempatan tersebut, Aliyah mengapresiasi BPR Sulawesi Mandiri yang menginisiasi kegiatan literasi ini sekaligus mendukung program Pemkot Makassar, termasuk pemberian tempat sampah ke kelurahan sebagai bagian dari penguatan kebersihan kota.
“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berkelanjutan. BPR Sulawesi Mandiri diharapkan menjadi mitra terpercaya bagi ASN dan masyarakat Makassar,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi sarana pengenalan produk perbankan seperti tabungan, deposito, dan fasilitas kredit yang ditawarkan BPR Sulawesi Mandiri.
Aliyah menilai pengenalan produk legal penting agar ASN dapat mengambil keputusan keuangan berbasis informasi dan tidak terjebak iming-iming investasi ilegal.
Aliyah menerima cendera mata dari BPR Sulawesi Mandiri sebagai bagian dari rangkaian acara.
Turut hadir Komisaris BPR Sulawesi Mandiri Bambang Prawito, Direktur Utama Sepry Marenden, Direktur Ferdinan Chandra, Kepala BPKAD Makassar Muh. Dakhlan, serta perwakilan organisasi perangkat daerah dan camat se-Kota Makassar. (*)
Comment