Walikota Munafri Dukung Integrasi Pembayaran PBB dan BPHTB Digital 

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi jajaran BRI Kantor Cabang Makassar Somba Opu di Balai Kota, Selasa (19/8/2025).

LENSA, MAKASSARPemerintah Kota Makassar membuka peluang kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk memperluas layanan pembayaran pajak daerah secara digital.
Hal ini dibahas saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi jajaran BRI Kantor Cabang Makassar Somba Opu di Balai Kota, Selasa (19/8/2025).
Pertemuan itu membahas rencana integrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui jaringan BRI.
Pemimpin Cabang BRI Somba Opu, Nurdiansyah, mengatakan sistem tersebut memungkinkan masyarakat membayar pajak hanya dengan memasukkan kode akses yang disediakan bank, tanpa perlu mendatangi kantor pelayanan pajak daerah.
 “Kita ingin minta persetujuan akses jaringan untuk pembayaran PBB dan BPHTB di Makassar. Di Sulawesi Selatan sudah ada satu kabupaten, Enrekang, yang menggunakan sistem ini,” kata Nurdiansyah.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin  menyambut positif usulan itu.
 Menurut dia, meski Makassar telah memiliki aplikasi PAKINTA’ untuk pembayaran pajak secara digital, integrasi dengan layanan perbankan akan memperluas pilihan dan memudahkan masyarakat.
“Yang penting aksesnya mudah, tidak ribet. Kalau bisa cashless semua lebih bagus. Tapi jangan hanya satu bank, harus berkompetisi, supaya masyarakat punya banyak pilihan,” ujar Munafri.
Ia menekankan perlunya sinkronisasi teknis antara pemerintah daerah dengan pihak bank sebelum sistem ini diterapkan. Integrasi, kata dia, harus tetap terbuka agar tidak eksklusif hanya pada satu lembaga keuangan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Andi Asminullah, yang mendampingi pertemuan, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan wali kota dengan menggelar rapat bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) serta Bagian Barang dan Jasa.
 “Nanti kita bikin pertemuan untuk membahas teknis dan keberlanjutannya,” ujar Andi Asminullah.
Maka dari itu, Ia berharap langkah digitalisasi ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). (*)

Comment