LENSA, MAKASSAR — Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Dinas Pendidikan Kota Makassar. 

Andi Zulkifly mengatakan sektor pendidikan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin. 

Komitmen tersebut, kata dia, telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya pada visi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

 “Tentu ini juga menjadi perhatian dari Pak Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin termasuk juga di dokumen RPJMD Pak Wali, yaitu di visi-visi beliau, dokumen visi-visi beliau bahwa salah satunya adalah menjadi target untuk peningkatan sarana dan persarana untuk di dinas pendidikan,” ungkap Andi Zulkifly, saat ditemui usai menghadiri Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hotel Novotel, Kamis (5/2/2026).

Ia menyebut sejumlah program prioritas yang wajib dijalankan. Antara lain, program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional, peningkatan tunjangan guru, hingga pemberian beasiswa bagi guru berprestasi.

“Termasuk, juga pembangunan SMP unggulan kan ini menjadi program prioritas Pak Wali,” terang Andi Zulkifly. 

Ia pun menegaskan, Dinas Pendidikan tidak dapat bekerja sendiri dalam merealisasikan seluruh program tersebut. 

Karena itu, forum perangkat daerah menjadi ruang penting untuk membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal pemerintah.

“Hari ini tentu kita mengundang semua stakeholder untuk mensupport kegiatan dinas pendidikan ini, karena kan dinas pendidikan gak bisa sendiri bekerja untuk melaksanakan program-program ini, dia butuh kolaborasi dengan SKPD, tidak hanya sebenarnya SKPD dari secara internal maupun dari eksternal juga,” tutur Andi Zulkifly. 

Sejumlah pihak turut dilibatkan dalam forum tersebut, di antaranya Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Balai Peningkatan Mutu Pendidikan, untuk membahas rencana program kerja Dinas Pendidikan tahun 2027.

Ia menilai forum tersebut strategis karena menjadi wadah pembahasan pelaksanaan program. Termasuk,  aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan dan hasil reses anggota DPRD Kota Makassar.

“Saya kira ini kegiatan yang sangat penting, ini kegiatan yang tempatnya atau wadahnya untuk berkolaborasi,” ungkap Andi Zulkifly. 

Lebih lanjut, terkait alokasi anggaran pendidikan, Andi Zulkifly memastikan Pemerintah Kota Makassar tetap memenuhi ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBD.

“Tetap kita penuhi terkait mengenai mandatori itu, ya karena setiap belanja wajib itu sudah ada mandatori nya dan itu kita tetap untuk memberikan pagu terkait mengenai perencanaan itu. Tapi tentu diikuti dengan program-program yang betul-betul kualitas dan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” tutup Andi Zulkifly. (*)