LENSA, MAKASSAR – Komisi A DPRD Kota Makassar bersama mitra kerja menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III Tahun 2025 di lantai 2 Kantor Perumnas Regional VII, Rabu (22/10/2025).

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyebut serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum maksimal. Pihaknya mendorong agar anggaran tersebut dimaksimalkan untuk menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa).

“Kami melihat serapan anggaran masing-masing OPD masih sekitar 50%, belum ada yang menyentuh 80%. Di tengah menjelang bulan November, kami berharap sesuai arahan pemerintah pusat agar Silpa tidak terlalu besar. Jika Silpa besar, anggaran tidak berjalan optimal, yang merugikan masyarakat. Perputaran anggaran harus dipacu agar roda perekonomian Makassar tetap berjalan baik,” ujarnya.

Andi Hadi menekankan agar mitra dinas terkait mempercepat serapan anggaran sesuai tupoksi dan regulasi yang berlaku.

“Oleh karena itu, sesuai regulasi dan aturan yang benar, jangan sampai dipaksakan sehingga melanggar ketentuan yang ada,” tambahnya.

Selain itu, ia menyoroti insiden yang meresahkan masyarakat, seperti perang antar kelompok yang memakan korban. Andi Hadi meminta peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) ditingkatkan ke depan.

“Hal-hal yang meresahkan ini perlu menjadi perhatian kita pada 2026, karena Makassar sering terjadi keributan. Salah satu program Presiden terkait Kesbangpol adalah sosialisasi Asta Cita agar masyarakat dibentengi pengetahuan tentang empat pilar kebangsaan,” jelas legislator Daerah Pemilihan III Kota Makassar itu.

Ia berharap anggaran Kesbangpol bisa ditingkatkan dan berencana mengadakan rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) terkait hal tersebut.

“Ini menjadi pembelajaran bagi kita, terutama bagi OPD Kesbangpol. Mereka ingin berbuat, tetapi anggaran yang ada mungkin tidak cukup. Hal ini menjadi cambukan bagi kami di Banggar untuk membahas anggaran Kesbangpol,” katanya.

Andi Hadi juga menyoroti beberapa aset pemerintah kota yang digugat pihak tertentu. Ia menekankan pentingnya kolaborasi legislatif dan eksekutif agar kejadian serupa tidak terulang.

“Dinas Pertanahan perlu perhatian khusus karena banyak aset yang digugat, contohnya di SD Pajaiang dan kasus lainnya. Dinas ini perlu kolaborasi dengan bagian hukum agar diperkuat dalam menangani kasus,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga keaslian dan kelengkapan arsip pemerintah kota, termasuk digitalisasi arsip seperti yang diterapkan Pemkot Surabaya.

“Diskominfo dan PTSP juga memberikan masukan agar perizinan bisa diakses cepat tanpa hambatan. Kami ingin pelayanan di Pemkot Makassar menjadi cepat dan prima di bawah kepemimpinan Pak Munafri Arifudin,” tutupnya.

Sementara itu, anggota Komisi A lainnya, Andi Makmur Burhanuddin, menekankan percepatan serapan anggaran agar program yang berpihak kepada masyarakat bisa berjalan efektif.

“Kami berharap program di HUT Kota Makassar bukan hanya seremoni, tetapi memberi dampak positif bagi masyarakat. SKPD terkait harus memaksimalkan pelaksanaan program kerja agar berjalan maksimal,” katanya.

Ia menambahkan, beberapa serapan anggaran memang belum sesuai harapan, tetapi di dua bulan terakhir, SKPD akan melakukan upaya perbaikan setelah monitoring Komisi A.

“Kami juga berharap SK paruh waktu segera terbit sehingga tenaga paruh waktu bisa menerima gaji dan manfaat lainnya,” tutup legislator Dapil V Kota Makassar itu. (*)