LENSA, MAKASSAR – Menjelang musim hujan, Komisi A DPRD Kota Makassar menyoroti kesiapan Pemerintah Kota dalam menghadapi potensi banjir. Dewan menilai langkah antisipasi sejauh ini masih perlu diperkuat, terutama pada aspek koordinasi lintas instansi dan kesiapsiagaan di tingkat wilayah.

Anggota Komisi A, Udin Saputra Malik, mengatakan upaya mitigasi banjir belum berjalan masif. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh mutasi pejabat di tingkat kelurahan dan kecamatan yang masih dalam masa adaptasi.

“Belum begitu masif, apalagi baru terjadi mutasi di level kelurahan dan menyusul di kecamatan. Tentu butuh waktu untuk adaptasi,” ujarnya, Senin (6/10/2025).

Udin mengapresiasi langkah Pemkot melalui program Kampung Siaga Bencana yang telah diterapkan di dua kecamatan, yakni Manggala dan Biringkanaya. Namun menurutnya, program tersebut masih berfokus pada penanganan saat bencana, belum menyentuh aspek pencegahan secara maksimal.

“Program ini sudah baik, tapi lebih banyak fokus pada tanggap dan rehabilitasi bencana. Aspek pra-bencana perlu diperkuat, dan programnya sebaiknya diperluas ke seluruh kecamatan, bukan hanya yang rawan banjir,” jelasnya.

Dari sisi koordinasi, Komisi A menilai sinergi antara BPBD, Dinas PU, Dinas Sosial, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan masih lemah.

“Koordinasi pra-bencana belum terlihat berjalan. Belum ada pertemuan lintas instansi yang secara khusus membahas langkah antisipasi sebelum bencana,” tambah Udin.

Untuk itu, Komisi A berencana menggelar rapat kerja bersama para camat setelah proses mutasi pejabat selesai, guna memastikan kesiapan wilayah menghadapi musim hujan.

Selain itu, Udin juga menyinggung pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Bencana, agar pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dalam penanganan kebencanaan.

“Perda kebencanaan masih dalam bentuk draft dan belum dibahas. Kami mendorong agar segera dibahas supaya ada payung hukum yang jelas,” katanya.

Ia juga menyoroti menurunnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program siaga bencana di tingkat kelurahan.

“Aktivitas di pos-pos siaga mulai menurun, mungkin juga karena faktor dinamika politik. Ini harus dihidupkan lagi agar kesiapsiagaan tetap terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi A lainnya, Tri Sulkarnain, menilai Pemkot belum menunjukkan langkah konkret menghadapi musim hujan. Menurutnya, antisipasi banjir seharusnya tidak bersifat reaktif, melainkan berbasis pencegahan jangka panjang.

“Belum terlihat persiapan khusus dari Pemkot. Program Kampung Siaga Bencana memang bagus, tapi fokus utama seharusnya pada perbaikan sistem drainase agar banjir tidak terjadi,” ucap Tri.

Tri juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkot dan DPRD, khususnya dalam hal perencanaan masterplan penanganan banjir dan alokasi anggaran yang berkelanjutan.

“Kami berharap penanganan banjir tidak lagi bersifat tahunan. Harus ada strategi jangka panjang dan terencana,” tegasnya.

Komisi A berharap langkah mitigasi banjir di Kota Makassar dapat dilakukan secara terpadu, melibatkan semua pihak, dan berorientasi pada pencegahan agar dampak musim hujan dapat diminimalkan. (*)