LENSA, MAKASSAR – Kinerja Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan mendapat apresiasi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Penilaian positif itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, usai menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Sulsel di Hotel Aryaduta, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Senin (8/12/2025) sore.

Menurut Cucun, Muswil PKB yang digelar lima tahunan itu menjadi momentum evaluasi kinerja pengurus wilayah. Hasil evaluasi terhadap DPW PKB Sulsel, kata dia, menunjukkan capaian yang menggembirakan dan mendapat pengakuan dari berbagai pihak.

“Nah, hari ini semua evaluasi kinerja Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah mendapatkan apresiasi dari semua kalangan,” ujar Cucun.

Ia mengungkapkan bahwa hasil penilaian internal DPP memberikan catatan positif terhadap kinerja PKB Sulsel selama ini. Salah satunya adalah capaian politik PKB dalam Pemilu terakhir yang menunjukkan peningkatan signifikan.

Saat ini PKB Sulsel disebut memiliki 97 kursi di legislatif, 2 kursi di DPR RI, 8 kursi di DPRD Sulsel, dan 69 kursi di DPRD kabupaten/kota yang tadinya hanya 52 kursi. Bahkan saat ini PKB masuk dalam struktur pimpinan di DPRD Sulsel.

“Pertama, tadi dari pemerintah, kami DPP juga membawa penilaian kinerjanya cukup baik. Terutama kenaikan satu kursi DPR RI. Kemudian DPRD Provinsi tetap, DPRD Kabupaten/Kotanya dari 51 menjadi 69,” tambah Cucun.

Peningkatan tersebut dinilai sebagai prestasi besar bagi PKB Sulsel di bawa kepemimpinan Azhar Arsyad. Atas capaian itu, Cucun membawa pesan khusus dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar prestasi tersebut terus ditingkatkan pada Pemilu mendatang.

“Nah, ini kan prestasi yang cukup luar biasa dan saya membawa amanat ketua umum untuk meningkatkan prestasi pemilu ke depan itu dan selalu menunjukkan kehadiran semua stakeholder PKB, terutama yang diberikan amanat menjadi DPRD atau menjadi pimpinan daerah, untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat,” pesannya.

Lebih lanjut, anggota DPR RI dari fraksi PKB itu menegaskan bahwa PKB harus hadir dan bekerja untuk rakyat sepanjang waktu, bukan hanya menjelang pesta demokrasi. Kehadiran partai, kata dia, harus terlihat dalam setiap persoalan dan kebutuhan masyarakat.

“Jadi, PKB bukan politik lima tahunan kehadirannya, tetapi amanat ketua umum ini supaya apapun kebutuhan rakyat, apapun tentang apa perkembangan misalkan ada hal-hal yang harus diselesaikan, diadvokasi tengah rakyat, PKB harus hadir terdepan,” sambungnya.

Selain itu, Cucun juga mengingatkan seluruh pengurus dan kader PKB untuk menjaga empati terhadap berbagai musibah yang terjadi di Tanah Air. Terlebih, kejadian bencana alam banjir dan tanah longsor yang baru-baru ini terjadi di wilayah di Pulau Sumatera yang banyak menelan korban jiwa maupun kerugian materil.

“Ya, dan tadi amanat ketua umum juga harus tetap jaga soliditas dan menunjukkan semua empati terhadap kejadian bencana yang selama ini lagi terjadi di wilayah Pulau Sumatera,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Cucun juga menyoroti tantangan pragmatisme politik yang kian menguat menjelang kontestasi politik ke depan. PKB, kata dia, harus memperkuat kaderisasi agar tidak terjebak dalam praktik-praktik politik jangka pendek.

Cucun menegaskan bahwa kaderisasi merupakan pilar penting di struktur PKB. Setiap tingkatan kepengurusan memiliki tanggung jawab untuk mencetak kader berkualitas agar partai tetap solid dan berorientasi pada perjuangan ideologis.

“Kemudian juga saya juga menyampaikan penguatan tadi di tengah pragmatisme politik yang cukup tinggi,” sebutnya.

“Kita minta PKB melalui amanat yang dari ketua umum yang saya sampaikan adalah penguatan kaderisasi di semua level tingkatan, kami itu ada level tingkatannya, tingkat wilayah dibebankan kepada pengurus DPW dan anggota fraksi DPRD, ada juga tingkat Kabupaten/Kota kepada pengurus DPC dan anggota fraksi Kabupaten/Kota,” Cucun melanjutkan.

Terakhir, ia memastikan bahwa sekolah kaderisasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal itu menjadi upaya sistematis PKB untuk meminimalisasi pengaruh pragmatisme dalam dinamika politik nasional maupun daerah.

“Semua sekolah kaderisasi itu harus dilakukan terus-menerus untuk mengantisipasi pragmatisme dalam politik,” pungkasnya. (*)