LENSA, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Munafri dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-357 Provinsi Sulawesi Selatan. Ia mengikuti Rapat Paripurna HUT Sulsel secara daring bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Makassar dari Aula Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Senin (19/10/2026).

Menurut Munafri, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Kita berharap melalui sinergi yang terus terbangun pembangunan daerah dapat terus berjalan, pertumbuhan ekonomi semakin kuat, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” harap Munafri.

Rapat paripurna tersebut digelar secara hybrid dan sederhana. Gubernur Sulawesi Selatan Andi,  Sudirman Sulaiman menghadiri kegiatan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel, sedangkan kepala daerah lainnya mengikuti rapat dari wilayah masing-masing.

Dalam rapat tersebut, Andi Sudirman menyampaikan tema HUT ke-357 Sulsel, yakni “Ekonomi Tumbuh, Swasembada Pangan, Jaya Infrastruktur”. Tema ini menitikberatkan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Andi Sudirman menyebut pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 5,59 persen. Ia juga menyoroti surplus produksi padi yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

Selain memaparkan capaian ekonomi dan pangan, gubernur turut menjelaskan pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi Sulsel ini menjadi bukti nyata komitmen kita bersama dalam mendukung pencapaian target ekonomi nasional,” kata Andi Sudirman.

Peringatan HUT Sulsel tahun ini digelar sederhana sebagai bentuk empati dan keprihatinan terhadap masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan. (*)