LENSA, JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia, Raffi Ahmad, mengapresiasi kesiapan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM dalam mengimplementasikan sistem kerja fleksibel berbasis digital termasuk skema Work From Home (WFH) sebagai bagian dari upaya mendukung efisiensi penggunaan energi nasional sekaligus percepatan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Apresiasi tersebut mencerminkan penguatan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong birokrasi yang adaptif efisien dan berbasis teknologi seiring dengan meningkatnya kebutuhan efisiensi energi dan optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Transformasi digital yang dilakukan BPOM menunjukkan bahwa efisiensi energi dan produktivitas ASN dapat berjalan beriringan Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan modern,” ujar Raffi Ahmad, saat berkunjung ke Kantor BPOM RI, Jl. Percetakan Negara, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Penyesuaian sistem kerja di lingkungan BPOM dilaksanakan melalui optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE dalam rangka mendukung percepatan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif efisien dan akuntabel.

Melalui pendekatan ini BPOM memastikan bahwa pelaporan kinerja ASN berjalan secara real time dan terukur monitoring dan evaluasi pegawai tetap optimal dalam berbagai skema kerja baik WFO WFH WFA maupun dinas serta pelayanan publik tetap terjaga kualitas dan keberlanjutannya.

Selain itu kebijakan ini juga mendukung pengelolaan energi yang lebih efisien serta berorientasi pada perlindungan lingkungan jangka panjang.

Implementasi WFH di BPOM didukung oleh sistem digital terintegrasi yang memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja ASN melalui aplikasi e Presensi dan Sistem Manajemen Kinerja Individu SIMAKIN.

Aplikasi e Presensi memungkinkan pencatatan kehadiran ASN secara elektronik melalui validasi lokasi berbasis GPS verifikasi identitas dengan teknologi pengenalan wajah serta rekapitulasi data kehadiran secara otomatis dan real time.

Sementara itu SIMAKIN mengelola seluruh siklus kinerja ASN mulai dari perencanaan pelaksanaan pemantauan hingga evaluasi kinerja yang telah terintegrasi dengan sistem kinerja organisasi SIMETRIS dan pengelolaan risiko SAPA APIP,  sehingga pimpinan dapat memonitor dan mengevaluasi kinerja ASN secara komprehensif termasuk bagi pegawai yang bekerja secara fleksibel.

Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan bagian dari strategi besar reformasi birokrasi nasional.

“Transformasi digital di BPOM adalah langkah strategis untuk memastikan birokrasi menjadi lebih efisien akuntabel dan berbasis kinerja Kami membangun sistem yang mampu mengukur kinerja ASN secara objektif dan real time,” ujar Taruna Ikrar.

Ia menambahkan bahwa penerapan WFH berbasis teknologi juga memberikan dampak langsung terhadap efisiensi energi nasional.

“WFH yang didukung sistem digital bukan hanya fleksibilitas kerja tetapi juga bagian dari upaya menekan konsumsi listrik dan BBM Ini adalah kontribusi nyata BPOM dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” sambung Taruna Ikrar.

Lebih lanjut BPOM berkomitmen untuk terus memperkuat transformasi digital guna mendukung visi besar Indonesia.

“Kami akan terus mendorong percepatan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif transparan dan berdaya saing global sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

Penerapan sistem kerja fleksibel di BPOM merupakan bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi memperkuat implementasi SPBE mendorong produktivitas ASN berbasis kinerja serta mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.

BPOM menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat daya saing nasional. (*)