“Kalau ada harga yang naik tidak sesuai ketentuan, kita tindak langsung, apalagi komoditas yang mendapat subsidi dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel, Dr. M. Ilyas, menyatakan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Ia menyebut Gubernur Sulsel cepat menerbitkan surat keputusan (SK) terkait pengendalian harga pangan. “Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan eksekusi,” kata Ilyas.

Menurut dia, Pemprov Sulsel telah menambah kios pangan murah di seluruh kabupaten/kota dan mendorong bupati agar penyaluran beras SPHP menjangkau hingga tingkat kecamatan.

Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Brigjen Pol Hermawan, menambahkan bahwa pengendalian harga memerlukan komitmen kuat lintas sektor, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia juga menyoroti praktik penjualan beras yang tidak sesuai ketentuan, termasuk pengemasan ulang beras medium menjadi premium atau khusus untuk meraup keuntungan lebih besar.

“Harga eceran tertinggi (HET), kualifikasi beras, nama dagang, kelas mutu, hingga alamat produsen harus jelas agar seluruh produk beras yang beredar memenuhi standar mutu sesuai ketentuan,” sebutnya.

Hermawan menegaskan, rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengawasan harga serta menjamin keamanan dan mutu pangan di Sulsel.

“Rakor ini penting untuk menyamakan langkah dan strategi pengawasan, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan pangan yang beredar aman serta memenuhi standar mutu,” katanya.

Juga turut hadir, Dinas Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan Sulsel, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, Diskominfo SP Sulsel, pimpinan wilayah Bulog Sulselbar, Kepala BBPOM, perwakilan Bank Indonesia, serta BPS.

Rakor ini diharapkan memperkuat pengawasan terpadu terhadap potensi pelanggaran harga, distribusi, serta standar keamanan pangan menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat. (*)