LENSA, MAKASSAR – Makna stabilitas pangan bukan sekadar menjaga harga tetap terkendali, tetapi memastikan keamanan, mutu, dan distribusi pangan berjalan adil bagi masyarakat.

Prinsip inilah yang ditegaskan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pangan Sulawesi Selatan bersama Badan Pangan Nasional di Polda Sulawesi Selatan, Minggu, 1 Maret 2026.

Rakor tersebut dihadiri Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Brigjen Pol Hermawan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel sekaligus Koordinator Satgas Pangan Sulsel, Kombes Pol Dr. Andri Ananta Yudhistira, menegaskan pengawasan pangan harus diperkuat terutama pada komoditas strategis.

Distribusi minyak goreng melibatkan berbagai pihak, baik swasta maupun BUMN. Karena itu, pengawasan dilakukan secara merata sebagai langkah rutin untuk memastikan tata niaga berjalan sesuai ketentuan.

“Minyak kita itu 65 persen dikelola pelaku usaha atau swasta, sementara 35 persen BUMN. Nah, yang perlu diawasi ini 65 persen tersebut,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebut komoditas cabai dari Kabupaten Enrekang telah dikirim ke Jakarta melalui koordinasi dengan Bapanas sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga antarwilayah.

Andriko Noto Susanto mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulsel dalam mendukung pengawasan dan distribusi pangan.

Ia menekankan pentingnya peta jalan (road map) pengawasan, termasuk di sektor kesehatan hewan, guna menjamin ketersediaan pasokan. Serta sebagai langkah pencegahan agar seluruh produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan ketentuan kehalalan.

“Jangan sampai ada daging haram dicampur dengan daging halal. Semua harus diawasi dengan ketat,” katanya.

Ia juga menegaskan peran Perum Bulog dalam mobilisasi komoditas strategis serta pentingnya komunikasi publik agar tidak menimbulkan kepanikan.

Menurutnya, Pemprov Sulsel telah mendukung pengawasan pangan melalui penerbitan surat tindak lanjut kebijakan pusat serta pengiriman cabai ke ibu kota untuk membantu stabilisasi harga.

Komoditas yang menjadi perhatian pengawasan meliputi beras, jagung, daging, telur, cabai, minyak goreng, gula, dan terigu.