LENSA, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melantik 27 pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemerintah Kota Makassar, di Ruang Sipakatau, Balai  Kota Makassar, Senin (2/3/2026).  

 Munafri menekankan percepatan pembangunan dan penguatan kepemimpinan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Munafri meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah tidak menunda penyelesaian persoalan maupun pekerjaan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

“Kalau di posisi yang lama Bapak/Ibu dalam kondisi yang baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus lebih baik, lebih cepat, dan langsung memberikan dampak pembangunan,” kata dia.

Menurut Munafri, pergeseran jabatan merupakan hal lazim sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja birokrasi. Ia menekankan pentingnya proses penyesuaian yang cepat agar tidak terjadi kekosongan kinerja maupun hambatan administratif.

Ia menyebut pergeseran dan pertukaran posisi sebagai langkah strategis untuk mempercepat kinerja birokrasi. Munafri tidak ingin persoalan pelayanan publik berlarut tanpa solusi, terutama dalam merespons keluhan warga.

Dalam pelantikan tersebut, Munafri juga menyoroti dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU). Ia mengatakan sektor itu berkaitan langsung dengan program prioritas pembangunan.

 “Program prioritas banyak ada di PU, saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan yang berhenti karena keraguan, karena human error, karena tidak selaras dengan tujuan kita,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah pejabat di lingkungan PU yang sebelumnya berstatus pelaksana tugas harus segera didefinitifkan agar proses pengadaan barang dan jasa berjalan cepat. 

“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” kata dia.

Munafri, yang juga Ketua Golkar Makassar, mengakui masih ada sejumlah posisi strategis yang perlu segera diisi, termasuk proses pengajuan pertimbangan teknis.

 Ia memastikan simulasi dan penempatan pejabat akan terus dilakukan agar tidak ada jabatan kosong terlalu lama, termasuk untuk kepala sekolah dan kepala puskesmas. 

“Kita harus berlari kencang, kalau kita miss di depan, ke belakang pasti berantakan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar persoalan internal tidak diumbar ke publik. “Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam, perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid,” kata Munafri.

Menurut dia, pola kepemimpinan yang kuat atau strong leadership diperlukan agar seluruh jajaran bergerak hingga level bawah. “Kalau pola seperti itu terbangun dalam kerja-kerja pemerintahan, semuanya akan berjalan lancar. Tidak ada yang miss, walaupun lintas OPD,” ujar dia.

Munafri turut menyinggung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Daya sebagai wajah layanan pemerintah kota.

 “Rumah Sakit Daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh, memberikan pelayanan maksimal, membangun kepercayaan masyarakat,” katanya. 

 “Dokter-dokternya bagus, tinggal bagaimana pola pelayanan dan infrastrukturnya ditingkatkan,” lanjutnya.

Ia meminta direktur dan jajaran rumah sakit memperbaiki sistem administrasi serta meningkatkan kualitas layanan. Di akhir arahannya, Munafri mengingatkan bahwa pelantikan jabatan didahului pengambilan sumpah yang bukan sekadar formalitas.

 “Hak dan kewajiban harus berjalan sesuai aturan, jangan hanya hak yang dituntut, sementara kewajiban disembunyikan,” pungkasnya.

Pelantikan ini dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, jajaran Forkopimda, serta para kepala SKPD Pemerintah Kota Makassar. (*)